Yingluck Terkena Dakwaan Hukum Terkait Subsidi Beras

Mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra
Sumber :
  • REUTERS/Chaiwat Subprasom/Files
VIVA.co.id -
40 Juta Pemilih Akan Ikut Referendum di Thailand Hari Ini
Karier politik mantan Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra terancam tamat. Sebab, hari ini Kejaksaan Agung menjatuhkan dakwaan terkait skema subsidi beras. Jika terbukti dia melakukan kelalaian dalam program itu, maka Yingluck terancam hukuman bui hingga 10 tahun.

AS Peringatkan Warganya Agar Berhati-hati di Thailand

Kantor berita
Bocah 8 Tahun Ditahan Hanya karena Robek Poster Referendum
Reuters , Kamis, 19 Februari 2015 melansir Mahkamah Agung akan memutuskan pada 19 Maret mendatang apakah akan memproses kasus ini atau tidak. Hal itu disampaikan Sekretaris MA, Theerathai Charoenwong.

Pada hari ini Yingluck tidak diwajibkan untuk hadir di MA. Namun, menurut pengacara, Norawit Laleng, Yingluck akan hadir di pengadilan jika kasusnya mulai diproses.


Pemerintah Thailand juga telah menolak izin bagi Yingluck untuk pergi ke Hong Kong pada bulan ini. Tujuannya, agar dia tetap berada di Thailand untuk menghadapi tuntutan hukum.


Menurut wakil juru bicara Kejagung, jaksa penuntut telah menyerahkan 20 kotak berisi dokumen terkait kasus skema subsidi beras itu.


Di mata para pendukung Yingluck, keputusan pengadilan ini merupakan upaya lain dari militer untuk menghancurkan karier politiknya kapan pun Thailand kembali menjadi negara demokrasi. Padahal, sebelumnya Yingluck telah dilarang untuk berkecimpung hingga lima tahun mendatang.


Belum lagi, Menteri Keuangan, Sommai Phasee, pada Rabu kemarin juga mengatakan akan ada tuntutan dari warga sipil terhadap Yingluck. Tuntutan itu berisi agar Yingluck segera mengembalikan dana kerugian sebesar 600 miliar Baht dari program itu.


"Kementerian Keuangan akan menilai seberapa besar kerugian yang dialami negara dan siap mengambil tindakan," ungkap Sommai dan dikutip
BBC
.


Dalam program skema subsidi beras, partai politik yang dipimpin Yingluck, Pheu Thai, membeli beras dari para petani dengan harga di atas standar harga pasar. Sehingga mengakibatkan kerugian hingga miliaran dollar.


Menurut beberapa pihak, Yingluck menyalahgunakan dana tersebut ke para pendukungnya. Tuduhan itu ditepis oleh Yingluck dan membantah ikut terlibat dalam pelaksaan sehari-hari program itu. Dia menyebut kebijakan tersebut untuk membantu para petani.


Saat ini pemerintahan dipimpin oleh junta militer yang mengambil alih kekuasaan pada Mei tahun lalu. Militer beralasan kudeta perlu dilakukan untuk memulihkan situasi di dalam negeri yang mengalami kekacauan usai berbulan-bulan dilanda unjuk rasa.


Kelompok oposisi menuntut agar Yingluck mundur dari jabatannya dan digelar pemilu. Sementara, Yingluck diketahui merupakan adik mantan PM sebelumnya, Thaksin Shinawatra yang kini menjadi buron usai dinyatakan bersalah dalam kasus gratifikasi.


Keluarga Shinawatra sangat terkenal di Thailand, khususnya bagi warga pedesaan. Namun, mereka dibenci oleh warga Thailand di kelas menengah dan elite yang kerap menuding keluarga itu melakukan korupsi.


Baca juga:




Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya