- KBRI Damaskus
VIVA.co.id - Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia sudah memberikan informasi kepada Pemerintah Suriah terkait moratorium mengenai penghentian pengiriman TKI ke negara tersebut.
Hal itu disampaikannya mengingat hingga saat ini masih banyak WNI yang secara ilegal masuk ke Suriah untuk mengadu nasib. Padahal, Pemerintah Indonesia sudah memberlakukan larangan.
"Sudah kita beri notifikasi. Dahulu tidak ada karena tidak ada notifikasi pemutusan dari Kementerian Tenaga Kerja. Kita sudah teruskan keputusan ini kepada Pemerintah Suriah," kata Iqbal, di Gedung Kemlu RI, Jakarta, Senin, 11 April 2016.
Oleh karena itu, Iqbal berharap Pemerintah Suriah akan mendukung kebijakan ini, sehingga tidak ada lagi jumlah WNI yang bertambah di negara konflik itu.
"Masalahnya, orang izin masuk ke sana (Suriah) tidak hanya untuk bekerja, tapi ada juga visa kunjungan. Mereka tidak bisa verifikasi semua orang sejauh syaratnya belum terpenuhi," katanya.
Ia mengaku tidak mengetahui dengan pasti total WNI yang berada di Raqqah atau ibu kota ISIS mengingat banyak WNI yang pergi secara ilegal.
Awal mulanya, Kemlu juga tak menyangka bahwa daerah Raqqah akan menjadi "rumah" kelompok militan tersebut. Belajar dari TKI Sri Rahayu (selamat dari kota Raqqah), Kemlu menyadari sulitnya menjangkau banyaknya WNI di Suriah.
"Kita tidak tahu persisnya ada berapa WNI di sana. Awalnya terdata 12.572 WNI di Suriah, yang kita pulangkan sudah 12 ribu lebih. Jadi harusnya tersisa 200 orang. Tapi, bertambah lagi karena ada yang masuk ilegal menjadi 1.000 orang," kata dia.
Situasi Makin Memburuk, TKI di Suriah Kembali Dipulangkan
Kontrak mereka dengan majikan tak mungkin diperpanjang.
