Rusia Kecam Kritikan PBB soal Konflik Suriah

Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS.
Sumber :
  • Reuters/Brendan McDermid

VIVA.co.id – Rusia mengecam pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa karena kritik mereka mengenai pasukan keamanan Suriah selama lima tahun perang sipil dan kegagalan mereka untuk mengakui bahwa tentara Suriah melakukan perlawanan terhadap kelompok teroris.

Putin dan Assad Dituduh Lakukan Kejahatan Perang di Suriah

Dalam pertemuan khusus Majelis Umum PBB, Kepala Kemanusiaan PBB, Stephen O'Brien dan Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk HAM, Ivan Simonovic, mengkritik semua pihak yang bertikai, termasuk pemerintah Suriah atas dasar pelanggaran hukum dan HAM internasional.

Perwakilan Rusia untuk PBB, Vladimir Safrankov, menjawab kritikan tersebut dengan kritik dari pemerintah Suriah.

Militer Rusia dan Suriah Hancurkan Rumah Sakit Darurat Militan Suriah

"Diskusi diadakan seolah-olah tidak ada ancaman teroris di Suriah. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa para prajurit, perwira, dan jenderal (Suriah) bertarung melawan teroris seperti ISIS, Nusra Front dan al Qaeda?" kata Safrankov, seperti dikutip situs Reuters, Rabu, 22 Juni 2016.

O'Brien lalu menyajikan sejumlah data statistik tentang kerusakan perang telah dilakukan terhadap penduduk Suriah. Beberapa hal seperti harapan hidup telah menurun sebanyak 20 tahun, lebih dari setengah populasi harus pindah secara terpaksa, 13,5 juta orang membutuhkan bantuan dan 80 persen warga Suriah saat ini hidup dalam kemiskinan.

Pemimpin Baru ISIS 'Sang Penghancur', Terkenal karena Kebrutalannya

"Pihak yang berperang telah mengabaikan secara brutal hukum kemanusiaan dan HAM internasional. Pemerintah (Suriah) adalah kekuatan utama di balik pengepungan 590 ribu warga sipil di Suriah dan bahwa kengerian perang membuat orang pergi ke luar negeri, ratusan di antaranya berakhir tenggelam di Mediterania dan di tangan pedagang manusia," kata O'Brien.

Sementara, Simonovic menambahkan, terdapat jutaan kejahatan HAM di Suriah. Menurutnya, konflik ini dimulai dengan kejahatan terhadap para demonstran pada 2011 yang menyerukan kebebasan berekspresi dan berkumpul.

"Harus ada reformasi dan pembangunan politik damai, bukan tindakan kekerasan yang merupakan pelanggaran yang kita lihat sekarang ini. Teroris menguat dalam lingkungan tanpa hukum ini," kata Simonovic.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya