- VIVA.co.id/Rebecca Reifi Georgina
VIVA.co.id – Australia mengingatkan China untuk tidak melanggar dan menghormati putusan Pengadilan Arbitrase Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa di Den Haag, Belanda.
Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop mengatakan, akan ada kompensasi yang harus dibayar China, jika mereka tidak menghentikan aktivitas pembangunan infrastrukturnya di Laut China Selatan.
"Akan ada kompensasi yang harus dibayar (jika melanggar). Mereka (China) mempertaruhkan reputasinya, karena berusaha menjadi pemimpin regional dan global. Karena itu, mereka membutuhkan hubungan baik dengan negara tetangga untuk mewujudkan hal itu," kata Bishop, seperti dikutip situs Manila Times, Rabu 13 Juli 2016.
Selain itu, Bishop menyerukan bahwa hasil putusan sah dan mengikat secara hukum. Sehingga, baik Filipina maupun China, agar menghormati dan mematuhinya.
"Adanya perjanjian hukum laut internasional merupakan dasar yang dipakai dalam aspek perdagangan maritim dan global. Melanggar perjanjian sama saja pelanggaran internasional yang serius," ungkapnya.
Sebelumnya, Kedutaan Besar Filipina di Beijing, China, memperingatkan warga negaranya untuk berhati-hati terhadap kemungkinan ancaman yang ada dan menghindari perdebatan politik terkait dengan hasil putusan pengadilan arbitrase.
Dalam surat elektronik (surel/email) ke seluruh warga Filipina yang tersebar di China, pihak Kedubes mengingatkan mereka untuk terus bermawas diri dan disarankan untuk tidak menghadiri diskusi publik yang membicarakan isu politik. (asp)
Rocky Gerung: Konflik Laut China Selatan, RI Hanya Tahan 14 Jam
Dalam hitungan jam NKRI akan lumpuh, apa analisisnya.
