- VIVA.co.id/Rebecca Reiffi Georgina
VIVA.co.id – Pemerintah Indonesia memastikan tetap memakai langkah persuasif dalam mengatasi penyanderaan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia (ABK WNI). Selain itu, pemerintah juga menekankan tidak akan melakukan pembayaran tebusan kepada pelaku penyandera.
"Langkah yang kita lakukan selama ini lewat jalur persuasif. Kami menggunakan berbagai kontak yang ada di sana untuk melakukan pendekatan, termasuk tokoh terkemuka untuk mencari jalan keluar," kata Juru Bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nassir, di Gedung Kemlu RI, Kamis 14 Juli 2016.
Ia mengatakan Indonesia tidak memiliki kebijakan untuk membayar tebusan, sehingga tak tahu-menahu adanya pemberitaan yang menyebut perusahaan pemilik kapal menyanggupi untuk membayar tebusan.
"Kami terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Filipina dan Malaysia. Untuk tiga korban WNI terakhir, keluarga mereka sudah ke Malaysia untuk bertemu perusahaan kapal. Sejak awal pelaku (penyandera) berkomunikasi dengan pemilik (kapal). Karena itu dari perusahaan lah kami bisa tahu kondisi terakhir warga kita," kata Arrmanatha.
Seebelumnya, perwakilan keluarga korban tiga ABK WNI yang disandera kelompok bersenjata yang diduga Abu Sayyaf di Malaysia bertemu dengan pemilik kapal, Rabu kemarin.
Pada prinsipnya masalah ini harus diselesaikan oleh pemerintah dan perusahaan Malaysia yang mempekerjakan tiga ABK WNI.
Sedangkan Indonesia, dalam hal ini, terus mendorong perusahaan agar bertanggungjawab mengingat korban merupakan karyawan resmi di perusahaan tempat mereka bekerja.
(ren)
