Kelompok Negara Melanesia Tolak Keanggotaan Papua Merdeka

Ilustrasi Gerakan Papua Merdeka.
Sumber :
  • U-Report

VIVA.co.id – Kelompok separatis Papua, yang tergabung dalam United Liberation Movement for West Papua, gagal menjadi anggota penuh Melanesia Spearhead Group pada Konferensi Tingkat Tinggi yang berlangsung di Honiara, Kepulauan Solomon, Kamis, 14 Juli 2016. Ini memupus harapan gerakan tersebut untuk diakui menjadi anggota kelompok negara yang berada di gugusan kepulauan Pasifik itu.

Polisi Tangkap Tujuh Orang Pengibar Bendera Bintang Kejora di Papua

"KTT khusus MSG memutuskan tidak ada tempat bagi ULMWP, karena mereka bukan negara atau pun kawasan," kata Duta Besar Desra Percaya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui surat elektronik, Jumat, 15 Juli 2016.

Penolakan ini mencerminkan ketegasan negara di kawasan Pasifik dalam mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Indonesia. "Putusan ini bukti negara-negara di Pasifik menghargai dan menghormati kedaulatan NKRI," jelasnya.

Polisi Antisipasi Gangguan Keamanan di Papua saat Peringatan HUT OPM

Putusan konferensi itu juga mengubur impian kelompok tersebut, yang selama ini berjuang memerdekakan Papua, untuk mendapatkan pengakuan dari kawasan. "Tak ada lagi jalan untuk itu, semua sudah terkubur," ungkapnya. 

Menurut Desra, partisipasi aktif dan lobi intensif delegasi Indonesia pada konferensi itu, telah berhasil meyakinkan para pemimpin Melanesia Spearhead Group untuk tidak menerima keanggotaan ULMWP. Delegasi ini terdiri dari perwakilan lima provinsi berbudaya Melanesia, yaitu Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat.

Warga Simpatisan OPM Serahkan Senjata Api M-16 kepada TNI

"KTT juga bersepakat untuk membahas lebih lanjut pedoman keanggotaan yang akan diselesaikan pada September 2016 di Port Vila, Vanuatu," ucap Desra.

Tentunya hal tersebut dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara, utamanya penghormatan terhadap kedaulatan, non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain, sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Pembentukan MSG.
 
Duta Besar Desra selaku ketua delegasi RI juga menekankan, komitmen Indonesia untuk mendorong dan menjadikan MSG sebagai organisasi progresif melalui kerja sama pembangunan yang nyata dan dialog konstruktif dalam mencapai tujuan bersama. Pada konferensi tersebut, Desra juga menyampaikan undangan Pemerintah Indonesia kepada negara anggota MSG untuk berpartisipasi pada Bali Democracy Forum 8 - 9 Desember 2016 mendatang.
 
MSG adalah organisasi kerja sama di kawasan Melanesia, yang bertujuan mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antar anggota, pertukaran budaya, serta kerja sama teknik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik, dan keamanan.
 
Indonesia menjadi associate member MSG pada KTT ke-20 MSG di Honiara, Kepulauan Solomon pada 2015, setelah sebelumnya aktif terlibat sebagai pemantau. Saat ini, Indonesia juga tengah mempertimbangkan untuk menjadi anggota penuh.

(ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya