- REUTERS/Erik De Castro
VIVA.co.id – Presiden Filipina Rodrigo Duterte membuat keputusan mengejutkan. Ketika dua ahli hak asasi manusia PBB mengecam bahwa upaya Duterte memerangi narkoba sebagai tindak kejahatan, ia pun dengan penuh emosi menanggapinya dengan ancaman.
"Mungkin kita (Filipina) harus memutuskan untuk memisahkan diri dari PBB," kata Rodrigo Duterte dalam pidato panjangnya berdurasi lebih dari dua jam, Minggu, 21 Agustus 2016 dilansir USA Today.
Duterte memang sempat jadi sorotan sejak terpilih 9 Mei karena ada sekitar 900 terduga pengedar narkoba tewas.
Dia juga mengkritik respons PBB soal konflik Suriah. Mengutip gambar ikon dari seorang anak berdarah di Aleppo sebagai contoh utama. Dia juga mengecam pembunuhan laki-laki hitam di tangan polisi di Amerika Serikat.
"Saya ingin ahli hukum (PBB) untuk datang ke sini dan menghitung angka kematian," katanya.
Dalam kemarahannya, Duterte juga menilai PBB tak sopan. "Jika Anda tidak sopan, lebih baik kami keluar."
Sebelumnya, seorang pejabat senior PBB menuduh Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, melanggar hukum internasional dalam kampanye antinarkoba.
Seribu lebih orang dibunuh di Filipina dalam waktu tiga bulan belakangan karena diduga merupakan pengedar narkoba.
Agnes Callamard -pelapor khusus dalam urusan eksekusi- mengatakan seruan Presiden Duterte untuk membunuh tanpa jalur hukum para tersangka pengedar narkoba sebagai hal yang tidak bertanggung jawab secara ekstrem dan tergolong kriminal.
