- REUTERS/Soe Zeya Tun
VIVA.co.id – Peraih Nobel yang juga pemenang pemilu Myanmar, Aung San Suu Kyi dikabarkan marah-marah dalam pertemuan bersama diplomat dari PBB, Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan Denmark di Naypyitaw, Myanmar. Sumber mengatakan, pemimpin Myanmar tersebut menuduh publik internasional hanya fokus pada satu sisi konflik tanpa memiliki informasi nyata.
Diplomat dan pekerja bantuan mengatakan, saat itu pertemuan difokuskan untuk bisa memulai kembali bantuan di utara Rakhine, di mana penyediaan makanan dan obat-obatan untuk 150.000 orang telah tertunda selama lebih dari 40 hari setelah militer telah menghancurkan kawasan itu.
PBB mengatakan bantuan sangat dibutuhkan untuk lebih dari 3.000 anak-anak bergizi buruk yang mungkin mati tanpa mendapatkan bantuan. Menurut para diplomat, Suu Kyi memberikan respons positif untuk membantu masyarakat mendapatkan bantuan pangan. Namun hingga Rabu, 22 November 2016, bantuan tersebut belum disampaikan.
Para diplomat di Myanmar mengatakan mereka telah diam-diam berusaha membujuk Suu Kyi untuk memungkinkan membuka akses bantuan dalam beberapa waktu.Namun sayangnya, ia terlalu sibuk melakukan kunjungan ke luar negeri selama krisis berlangsung.
Meski Suu Kyi dan partainya saat ini berhasil mendominasi pemerintahan, namun militer Myanmar yang berkuasa tetap mengontrol Kementerian Pertahanan, rumahnya dan memberikan pembatasan. Soal pembatasan itu juga diakui oleh para diplomat.
Pada pertemuan di New York, Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Myanmar, Vijay Nambiar, melukis gambaran dari pemerintah dalam konflik antara sipil dan militer.
"Sejumlah diplomat Dewan Keamanan membeli batas ini dan merasa pemerintah perlu diberi lebih banyak ruang," ujar diplomat itu, seperti dikutip melalui Channel News Asia pada Kamis, 24 November 2016.
Juru bicara presiden, Zaw Htay, mengatakan negara mengambil tindakan di Rakhine dengan merujuk ke program verifikasi warga dan ditujukan kepada Rohingya yang kebanyakan tidak berkewarganegaraan. Gugus tugas pemerintah tingkat khusus di Rakhine ditunjuk oleh Suu Kyi setelah partai itu berhasil memang pemilu.
"Pemerintah kami tetap bekerja untuk pemecahan masalah di negara bagian Rakhine," kata Zaw Htay.
