- REUTERS/Ronen Zvulun/File Photo
VIVA.co.id – Israel akan meninjau ulang kembali keterlibatannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa menyusul Resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut diakhirinya pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan, pemungutan suara yang dilakukan pada Jumat pekan lalu dengan 14 suara dan satu suara abstain dari AS tersebut merupakan tindakan yang memalukan.
"Saya menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikannya dalam waktu satu bulan. Kami ingin mengevaluasi ulang semua kontak kami dengan PBB, termasuk pendanaan Israel kepada lembaga PBB dan perwakilan PBB di Israel," kata Netanyahu, seperti dikutip situs Reuters, Selasa, 27 Desember 2016.
Ia juga menginstruksikan untuk menghentikan pendanaan sekitar 30 juta shekel (US$7,8 juta) bagi lima lembaga yang bernaung di bawah PBB sebagai tindakan balasan atas resolusi tersebut. Namun, Netanyahu tidak menyebutkan kelima nama lembaga ini lebih lanjut.
Tak hanya itu, Netanyahu sampai memanggil para duta besar negara anggota DK PBB setelah organisasi internasional tersebut meloloskan resolusi yang mengecam pembangunan permukiman Yahudi di wilayah-wilayah pendudukan.
Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Dan Saphiro, adalah diplomat yang dipanggil Netanyahu dan mendapatkan 'peringatan pribadi'. Selain itu, seperti dikutip situs BBC, kabarnya yang juga dipanggil oleh Netanyahu ke kantornya antara lain dubes Inggris, Rusia, China, Jepang, Ukraina, Prancis, Angola, Mesir, Uruguay, dan Spanyol.
PBB mengeluarkan resolusi -pertama sejak 1979- yang isinya menegaskan bahwa pembangunan permukiman Yahudi di wilayah-wilayah pendudukan Tepi Barat dan Yerusalem Timur 'tak memiliki landasan hukum, jelas-jelas melanggar hukum internasional, dan menjadi kendala bagi solusi dua negara dalam kaitan menyelesaikan masalah Israel-Palestina'.
Satu Tahun Sejak Kudeta Myanmar, DK PBB Dukung 'Kehendak Rakyat'
Dewan Keamanan (DK) PBB mengatakan bahwa pihaknya sangat prihatin dengan keadaan darurat yang terus diberlakukan oleh militer di Myanmar.
