- REUTERS/SANA
VIVA.co.id – Presiden Suriah Bashar al-Assad menegaskan bahwa pemerintahnya siap 'bernegosiasi penuh' dalam pembicaraan perdamaian yang akan diselenggarakan di Astana, Kazakhstan, akhir bulan ini. Meski demikian, belum jelas siapa yang akan mewakili kelompok oposisi atau penentang pemerintahan al-Assad.
"Saya siap. Tetapi posisi saya terkait dengan konstitusi. Jika mereka ingin membahas hal ini maka mereka harus mendiskusikan konstitusi," kata al-Assad, seperti dikutip situs Alarabiya, Senin, 9 Januari 2017.
Ia juga mengatakan, gencatan senjata yang ditengahi oleh Turki dan Rusia menjelang pembicaraan perdamaian ini telah dilanggar, karena adanya pelanggaran ringan antara masing-masing pihak.
Bentrokan terjadi di wilayah antara Provinsi Hama dan Idlib, dekat dengan ibu kota Damaskus. Terjadi baku tembak antara oposisi dan pasukan pemerintah di sepanjang perbatasan wilayah. Akhirnya, militer Suriah berhasil merebut kembali wilayah dekat Damaskus, di mana pemberontak sebelumnya mengontrol pasukan air utama untuk ibu kota Suriah tersebut.
Dengan demikian, al-Assad ingin menunjukkan bahwa setiap masalah yang menyangkut konstitusional harus melalui proses referendum. Semua akan ditentukan oleh rakyat Suriah sendiri, siapa yang akan menjadi pemimpin berikutnya.
Rusia dan Iran merupakan pihak yang mendukung pemerintahan Presiden al-Assad. Sementara itu, Turki yang juga menjadi anggota NATO, sejak lama mendukung pengunduran diri al-Assad dari pemerintahan.
Meski demikian, pada akhirnya, ketiga negara ini sepakat untuk fokus memerangi terorisme, ketimbang mempermasalahkan kepemimpinan Suriah.
Hingga kini, belum diketahui apakah Amerika Serikat akan menghadiri pembicaraan di Astana. Namun, dalam pernyataan terpisah, Menteri Luar Negeri John Kerry mengatakan akan mendukung pertemuan untuk membahas perdamaian permanen ini.
