- Istimewa/ VIVAnews
VIVA.co.id – Darurat militer yang ditetapkan pemerintah Filipina di seluruh Wilayah Kepulauan Mindanao turut
menjadi perhatian Indonesia. Sebab masih terdapat tujuh WNI yang ditawan kelompok ekstremis Abu Sayyaf.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengatakan, Indonesia terus melakukan koordinasi dengan otoritas di Filipina. Konsulat Jenderal RI di Davao juga melaksanakan perannya secara aktif soal informasi terbaru mengenai sandera.
"Para sandera ini memang berpindah-pindah dan terus diberitahukan di mana. Kami terus melakukan koordinasi yang cukup erat dengan otoritas setempat," ujar Arrmanatha di Jakarta Pusat, Jumat, 26 Mei 2017.
Selain itu diketahui saat terjadinya bentrokan antara pasukan pemerintah dengan kelompok Maute di Marawi, terdapat 17 WNI yang berada di wilayah tersebut. Satu WNI menetap di sana, sementara 16 lainnya adalah rombongan Majelis Taklim.
"Kondisi mereka baik, mereka tinggalnya di dekat kantor polisi setempat dan mengikuti aturan di sana. KJRI Davao sudah tanya apakah ingin dievakuasi tetapi mereka tetap ingin di sana. Komunikasi terus dilakukan," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana mengatakan seluruh pulau Mindanao telah ditetapkan sebagai wilayah darurat militer meski bentrokan hanya terjadi di Wilayah Marawi. Upaya ini dilakukan dengan adanya berbagai masalah lain yang terjadi di pulau tersebut.
Bentrokan di Marawi terjadi saat pasukan menggerebek tempat persembunyian seorang tersangka teroris tingkat tinggi di Marawi Selatan yang memicu baku tembak dan mendorong militan untuk mencari bala bantuan. Teroris tersebut diduga juga berkaitan dengan ISIS.
Pihak berwenang mengatakan, orang-orang bersenjata kemudian menduduki balai kota, rumah sakit, penjara dan membakar beberapa rumah. Dengan ditetapkannya darurat militer, penangkapan demi penangkapan akan dilakukan otoritas militer Filipina.
