- REUTERS.com
VIVA.co.id – Seorang aktivis yang pernah ditahan dan disiksa oleh pemerintah Korea Utara mengirimkan permohonan kepada Presiden AS Donald Trump agar AS tidak menyerang negara itu. Dia mengatakan, ada jutaan nyawa orang yang tidak bersalah di Korut.
Robert Park diketahui pernah melakukan perjalanan ke Pyongyang pada tahun 2009 untuk menyoroti pelanggaran hak asasi manusia di negara itu. Namun dia akhirnya ditahan selama 43 hari oleh pihak Korut, diinterogasi, dibius dan bahkan mengalami kekerasan seksual.
Kendati mengalami masa-masa berat selama ditahan, Park meminta Trump untuk tidak menargetkan negara tertutup itu karena masyarakat biasa di Korea Utara menurutnya juga banyak yang hidup berat harus bertahan dan menjadi korban rezim Kim Jong-un. Sebaliknya, Park meminta sebuah resolusi damai.
"Saya dengan tulus meminta, apa pun yang Anda putuskan untuk dilakukan bersama dengan pemerintah Korea Selatan dan masyarakat internasional, banyak dari masyarakat biasa dari Korea Selatan maupun Korea Utara yang akan terluka. Mereka telah bertahan dan berkorban terlalu banyak," tulis Park dalam sebuah surat terbuka kepada Donald Trump.
Sebagaimana diberitakan Independent, Senin, 16 Oktober 2017, Park memperingatkan bahwa setiap serangan militer terhadap Korea Utara akan membahayakan jutaan kehidupan orang tidak berdosa di dua wilayah perbatasan di semenanjung Korea.
Surat terbuka ini dikeluarkan setelah milter Amerika Serikat dan Korea Selatan memicu ketegangan lebih lanjut dengan Korea Utara saat bersiap untuk melakukan serangkaian latihan perang di perairan lepas pantai semenanjung.
Eskalasi ketegangan antara Washington dan Pyongyang telah meningkat selama beberapa bulan terakhir karena Korut berulang kali menembakkan rudal balistik bahkan hingga terbang di langit Jepang dalam upaya mengembangkan kemampuan rudal nuklir negaranya.
Delegasi Korea Utara Kunjungi Iran, Isu Kerjasama Semakin Kuat
Delegasi negara Republik Korea Utara yang dipimpin oleh menteri kabinet perdagangan internasional, melakukan kunjungan negara ke Iran, kata media resmi pemerintah Korut.
