- Kobi Gideon/Government Press Office (GPO)/File Handout via REUTERS
VIVA – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta agar warga Palestina menerima kenyataan bahwa Yerusalem adalah ibukota Israel, dan itu penting untuk terus melanjutkan pembicaraan soal perdamaian.
Menurut Netanyahu, Yerusalem telah menjadi ibukota Israel selama lebih dari 3.000 tahun, dan tak pernah, juga tak akan pernah menjadi ibukota bagi yang lain. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu di tengah gelombang protes yang menyebar di seluruh negara Muslim dan Arab atas keputusan Amerika Serikat yang secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Sejak Trump menyampaikan pernyataannya yang memberi pengakuan resmi mengenai Yerusalem sebagai ibukota Israel, gelombang protes meluas di seluruh dunia. Aksi protes bahkan berujung kekerasan di Lebanon dan beberapa wilayah lain pada Minggu, 10 Desember 2017.
Diberitakan BBC, 11 Desember 2017, seorang warga Palestina bahkan ditangkap setelah aksi penusukan yang ia lakukan di terminal bus membuat seorang warga Israel terluka serius.
Netanyahu menyampaikan pernyataannya setelah berbicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Netanyahu mengatakan upaya untuk menolak "koneksi milenium orang-orang Yahudi ke Yerusalem" adalah hal yang tidak masuk akal.
"Anda bisa membacanya dalam sebuah buku yang sangat bagus, Alkitab," katanya. "Anda dapat membacanya setelah Alkitab, Anda juga dapat mendengarnya dalam sejarah komunitas Yahudi di seluruh dunia. Di mana lagi ibu kota Israel, selain Yerusalem?" ujarnya.
"Semakin cepat orang-orang Palestina mengatasi dan bisa menerima kenyataan ini, semakin cepat kita akan bergerak menuju perdamaian," ujarnya menambahkan.
Sementara itu juru bicara Wakil Presiden AS Mike Pence, sangat mengkritik Otoritas Palestina. Ia menyayangkan keputusan Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang menolak untuk bertemu dengan Pence yang berencana mengunjungi wilayah tersebut.
Di Mesir, ulama Muslim dan Kristen tertinggi di negara itu juga telah membatalkan pembicaraan yang dijadwalkan dengan Pence sebagai protes atas tindakan AS tersebut.
