VIVAnews - Sedikitnya 2.430 unit rumah susun sewa (rusunawa) yang dibangun pemerintah pusat dengan menggunakan dana APBN 2008 dan 2009, pengelolaannya belum diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta. Hingga kini, seluruh unit itu belum dihuni warga ibukota.
Ke-2.430 unit rusunawa itu tersebar di lima wilayah ibu kota. Antara lain terdapat di Marunda sebanyak enam blok dengan dua tipe. Yakni tipe 30 sebanyak 500 unit dan tipe 36 sejumlah 80 unit. Kemudian di Cakung Barat terdapat 150 unit dengan tipe 36, di Binus Elok terdapat 400 unit tipe 30. Selain itu, terdapat di Jalan Komarudin, Pulogebang sebanyak 600 unit tipe 30 dan di Cipinang Besar Selatan sebanyak 200 unit, tipe 30.
Kepala Bidang Perencanaan Teknis Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Triyanto mengatakan saat ini Pemprov DKI telah siap untuk mengelola dan melakukan pengawasan terhadap sejumlah rusunawa itu. Sayangnya hingga kini Menteri Negara Perumahan Rakyat RI, belum menyerahkannya pada Pemprov DKI.
“Dinas Perumahan masih akan terus melakukan pembicaraan bersama Menpera RI agar 2.430 unit Rusunawa itu bisa kami kelola. Sehingga diharapkan ke depannya jumlah aset Pemprov DKI berupa rusunawa menjadi bertambah lagi,” ujar Triyanto dikutip dari situs Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin 11 Januari 2010.
Triyanto juga menyebutkan saat ini sedikitnya ada sembilan lokasi rusunawa yang telah beralih kepemilikannya pada pihak ketiga, tanpa sepengetahuannya. Masing-masing adalah di Jakarta Pusat terjadi pada Rusun Benhil II, Karet Tengsin, Jati Bunder, Petamburan, Tanah Tinggi. Sedangkan di Jakarta Selatan terjadi pada rusun Tebet Barat I. Di Jakarta Timur terdapat di rusun Bidaracina dan di Jakarta Barat terdapat di Rusun Tambora Blok A.
“Dengan kejadian ini kami akan lebih hati-hati lagi sehingga penyewa rusun tidak akan lagi memindahtangankan hak kepemilikan pada pihak ketiga,” ungkapnya.
Sejatinya, pembangunan rusunawa ini diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu dan yang rumahnya terkena program penggusuran untuk pembangunan fasilitas publik.
Batalkan Aksi Relawan Turun ke Jalan Jelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Prabowo Tuai Pujian
Menurut Sekjen AMMI Arip Nurahman, langkah dilakukan Prabowo ini, agar menjaga situasi tetap kondusif serta menghindari terjadinya perpecahan diantara sesama anak bangsa.
