VIVAnews - Traffic Demand Management (TDM) Jakarta telah melakukan kajian terkait penerapan dan pengelolaan perparkiran di DKI Jakarta dan electronic road pricing (ERP). Hasil kajian ini akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada awal November 2010.
"Draft naskah akademis tentang ERP, dan sistem perparkiran di Jakarta diserahkan 2 November 2010," ujar Ketua Traffic Demand Management Jakarta Azas Tigor Nainggolan dalam jumpa pers Pengelolaan Zoning Parkir di Jakarta, Jumat, 15 Oktober 2010.
Naskah yang berisi kajian perparkiran ibukota itu menurut Tigor terkait review kebijakan sebelumnya beserta solusi penerapan untuk selanjutnya.
"Selama ini UPT Perparkiran adalah bagian dari regulator yang juga eksekutor yang memiliki juru parkir yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Ini yang akan kita potong sistemnya," jelasnya.
Tigor menjelaskan, secara kelembagaan, UPT perparkiran ke depannya akan bisa mengelola keuangannya sendiri. UPT bisa menarik dan mengelola dananya sendiri, namun tetap di bawah pengawasan pemerintah provinsi.
Sebelumnya, menurut pakar tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, masih banyak persoalan mendasar untuk penerapan dua sistem ini, yaitu angkutan pengganti yang lebih layak dan manusiawi.
Tempat parkir harus menjadi bagian dari manajemen pelayanan publik yang tidak mencari untung. Harus ada kontribusi yang jelas bila tarif parkir naik. Belum lagi permasalahan pengelolaan parkir secara ilegal dengan cara premanisme.
Sementara itu ERP masih terkendala karena belum keluarnya payung hukum berupa peraturan pemerintah atas sistem ini. Pemerintah DKI Jakarta juga harus mengkaji besaran tarif untuk melintasi kawasan jalan berbayar ini. (adi)
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Akan Kumpul, Termasuk PKB-Nasdem Diajak
Partai di Koalisi Indonesia Maju atau KIM, akan segera berkumpul syukuran usai Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, menang di Pilpres 2024. PKB dan Nasdem diundang.
