VIVAnews - Penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas ibukota masih terkendala. Hingga kini, pemerintah pusat belum merealisasikan payung hukum.
"Dinas Perhubungan DKI Jakarta secara teknis sudah siap. Dan sudah melakukan kajian. Tapi, kami masih menunggu keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, di Jakarta, Senin 22 November 2010.
Tak hanya itu, Dishub juga masih menunggu proses legalitas di Kementrian Keuangan (Kemenkeu) terkait beban pajak yang akan dikenakan pada kendaraan yang melintasi ruas jalan tertentu.
"Kami harap payung hukumnya segera diterbitkan," ungkapnya.
Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda DKI Jakarta, Hasan Basri, mengatakan, sistem ERP akan segera diberlakukan jika pelayanan transportasi telah memadai.
Hal itu dilakukan agar perpindahan warga pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum dapat terlayani dengan baik dan penerapan ERP dapat optimal.
"Tidak bisa kami berlakukan ERP tapi angkutan umumnya masih tidak bagus. Itu sudah satu paket program namanya transport demand management," terangnya. (sj)
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
