- VIVAnews/Maryadie
VIVAnews - Penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta sudah di depan mata. Saat ini kebijakan baru ini, masih menunggu payung hukum dan kesiapan Pemerintah DKI Jakarta.
Berdasarkan dokumen yang didapat VIVAnews.com berupa draft Rancangan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Manajemen Kebutuhan Lalulintas Melalui Pembatasan Kendaraan Bermotor, pelaksanaan ERP ini harus dibarengi pelayanan transportasi massal agar pelaksanaannya bisa optimal.
Dalam rancangan peraturan ada empat lokasi jalan yang akan diubah menjadi jalan yang diberlakukan pembatasan lalulintas dengan berbayar.
Jalan itu adalah Jalan Thamrin, Jalan Sudirman, Jalan Rasuna Said, dan kawasan Kota Tua. Empat lokasi ini menjadi lokasi awal penerapan ERP. Namun, tidak menutup kemungkinan kawasan lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan gubernur.
Kawasan jalan ini nantinya akan dievaluasi setiap tiga tahun sekali dan dapat ditinjau ulang peruntukannya.
Ada beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan yang penting untuk penetapan jalan yang menggunakan sistem ERP. Kriteria itu adalahi kapasitas jalan, ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan massal, jalan yang sudah menerapkan larangan parkir on-street, dan jalan yang memiliki fasilitas park and ride.
Dalam rancangan itu dijelaskan, lalulintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.
Hal ini juga bagian dari sistem transportasi nasional harus berkembang potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah. (adi)
Lihat Juga : Video Pelecehan Seks di Bus Transjakarta
Istana Tegaskan Jokowi Tidak Ada Agenda Kunjungan Kerja ke Surabaya
Pelaksana Tugas Deputi Protokol dan Pers Media Istana Presiden, Yusuf Permana menegaskan tidak ada jadwal Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kunjungan kerja ke Surabaya.
