- depdagri.go.id
VIVAnews - Kementerian Dalam Negeri mengaku tidak bisa menjalankan semua rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi terkait terkait pelaksanaan e-KTP.
Namun, lima dari enam rekomendasi KPK sudah dijalankan oleh Kemendagri. Satu poin rekomendasi KPK yang tidak bisa disepakati oleh Kemendagri adalah permintaan NIK tunggal saat proses e-KTP dilaksanakan.
"Kalau semua rekomendasi KPK dituruti, mengubah waktu dan pembiayaan e-KTP. Adapun untuk satu rekomendasi KPK tidak bisa dijalankan sekarang, sebab pelaksanaannya harus simultan dan berkelanjutan," ujar juru bicara Kemendagri, Reydonnyzar Moenek di Jakarta, Selasa, 13 September 2011.
Menurut Reydonnyzar, Mendagri Gamawan Fauzi sudah mengajak KPK untuk memberi masukan dan koreksi atas kewajaran harga dalam tender tersebut. Mendagri sudah mengundang BPK dan BPKP untuk meminta masukannya dan mempresentasikan rencana tender e-KTP di depan seluruh pimpinan KPK termasuk Busyro Muqoddas pada 24 Januari 2011.
"Kemendagri juga sudah melakukan cross check rekomendasi KPK dan semuanya sesuai prosedur," kata dia.
Reydonnyzar melihat, persoalan e-KTP yang saat ini muncul lebih pada upaya gangguan orang-orang tertentu yang memiliki jaringan dan kekuatan dengan memanfaatkan modal itu untuk membentuk opini publik.
"Dengan begitu pihak-pihak tertentu tersebut mampu menciptakan persepsi seolah tuduhan mereka kepada Kemendagri benar adanya," tuturnya.
Kemendagri juga menyatakan siap diperikasa oleh KPK. "Jika perlu dikonfrontir," tantang Reydonnyzar. (adi)
Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Surya Paloh: Permasalahan Pemilu Sudah Selesai
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh bersyukur Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 kini telah selesai. Meskipun, dalam prosesnya penuh dengan dinamika baik suka maupun duka.
