- VIVAnews/Luqman Rimadi
VIVAnews - Setelah lengser dari kursi DKI 1, Henk Ngantung atau Hendrik Hermanus Joel Ngantung, hidup menderita. Mantan gubernur Jakarta itu harus mengais rezeki dari menjual lukisan.
Apalagi sejak stigma sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) sempat melekat di pundaknya. Pria Manado kelahiran Bogor 1 Maret 1921 itu menjabat gubernur DKI pada 27 Agustus 1964 sampai 15 Juli 1965.
"Selepas menjabat gubernur kemudian pensiun, Henk tidak mendapatkan sepersenpun gaji dan uang pensiun dari Pemda," ujar Istri Henk Ngantung, Evie Mamessa dalam perbincangan dengan VIVAnews di kediamannya, Gang Jambu, Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur.
Henk juga tidak mendapatkan penghargaan apapun dari pemda ataupun negara. Cacian stigma negatif sebagai seorang anggota Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) harus ia terima. Lekra merupakan lembaga kesenian yang dikaitkan erat dengan aktivitas PKI saat itu.
"Ketika Pak Henk pensiun, tidak dapat apa-apa, tidak ada piagam ucapan terimakasih, penghargaan, atau apapun. Biasanya gubernur dapat rumah tapi itu tidak kami rasakan," kata perempuan berdarah Manado ini.
Untuk menyambung hidupnya, Henk terpaksa kembali ke dunia seni yang sebelumnya ia geluti. "Ya karena tak ada uang, Pak Henk menjual lukisan, kalau ada yang pesan, maka ia melukis," katanya.
Saat itu, Henk dan keluarga hidup dalam ketakutan. Setiap hari Minggu rumahnya selalu didatangi oleh orang tak dikenal hanya untuk memata-matai kegiatan Henk dan keluarganya. "Untuk keluar rumah saja saya takut, saya selalu pegang lambang Kostrad supaya saya aman," katanya.
Keempat anak Henk pun tidak bisa mengenyam bangku kuliah karena dicap sebagai anak PKI. Sebab, kata Evie, untuk bisa masuk universitas harus memiliki surat bebas PKI. "Saya sampai susah payah ke Pak Domo (Sudomo) minta surat Bebas PKI, tapi tidak dapat," ucapnya.
Henk memang bukan birokrat. Dia seorang seniman. Jejaknya terlihat di monumen Tugu Tani. Dialah yang membut sketsanya sebelum bangunan monumen di Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat, itu berdiri tegak. "Tapi Pak Henk bukan PKI. Pak Henk ikut saja (Lekra)," jelas Evie.
Meski demikian, Evie mengakui, walau bukan muslim, selama menjabat hingga akhir hayatnya, Henk tidak pernah mengalami tindakan berbau SARA. "Pak Henk juga disenangi oleh yang Islam. Dulu itu tidak ada SARA."
Evie baru mendapatkan uang pensiun pada tahun 1980. Jumlahnya pun sangat tidak layak untuk ukuran seorang mantan gubernur. "Untuk hidup sehari-hari saya hanya mengandalkan pensiun yang besarnya Rp830 ribu," ujarnya.
Terungkap, Motif Pembunuhan Sadis Ibu dan Anak di Palembang
Polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap Wasila (40) dan anak perempuannya Farah (16), yang terjadi di Jalan Macan Lindungan, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan
