VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie, menginstruksikan kadernya all-out memenangkan pasangan Foke-Nara di putaran kedua pilkada DKI Jakarta. Namun, dia menegaskan tidak mendukung kampanye yang menyinggung isu suku, ras, atau agama (SARA).
"Walaupun bukan tim sukses, saya ikut turun tangan. Bulan puasa turun ketemu warga Tionghoa di Jakarta Barat, pengusaha Tionghoa temen saya, pedagang kaki lima, pengajian, LDII, semua saya temui," kata Marzuki di Hotel Twins Plaza, Jakarta, Minggu 26 Agustus 2012.
Menurutnya, semua jaringan yang telah terbentuk diaktifkannya untuk memenangkan kandidat yang diusung partainya. "Jaringan yang saya bentuk kami rangkul semua. Orang yang kami usung harus menang," ujarnya.
Semua kader, kata dia, harus turun kalau memang cinta Demokrat. "Demokrat anti korupsi ya, kalau ada kader silahkan KPK menindak kami tidak pernah membela kader terkena korupsi," ujarnya.
Siang tadi, Marzuki mendampingi calon wakil gubernur Nahrowi Ramli bertemu Fatayat NU Jakarta. Dalam kesempatan itu, Marzuki didaulat memaparkan tema Kepemimpinan Dalam Islam. Menurutnya, umat Islam memilih pemimpin yang seagama merupakan ketentuan tuhan.
"Itu perintah Allah, di dalam Quran Surat Annissa: 144, itu jelas maka kami sampaikan, soal menang kalah, demokrasi dijunjung tinggi, menang kalah biasa," ucapnya.
Tidak Masalah
Marzuki membantah menghembuskan isu SARA terkait pilkada dengan pernyataannya itu. Menurutnya, tidak ada keharusan pemimpin Jakarta orang Islam.
"Jokowi kan Islam, Foke pun Islam. Tidak ada masalah. Kami bicara kepemimpinan Islam. Seolah-olah SARA. Islam memberikan rahmat kepada umat dan bumi, kalau Islam ekstrem tuh tidak. Islam memberikan rahmat, kalimat itu dibicarakan satu paket, kepemimpimpinan menurut Islam," ujarnya.
Tetapi, konsekuensi logis karena pemilihnya umat Islam, maka pemimpinnya mestinya juga seagama. "Jangan kalimat harus, itu koridor aturan, bagaimana umat menentukan sikap ikut aturan Al Quran atau tidak, anda seorang muslim, yang menegakkan yang membela Islam, agama lain sama. Bernegara dan berbangsa tidak masalah," ujarnya.
Dia mencontohkan, di sejumlah negara yang mayoritas penduduknya non muslim, umat islam mengakui pemerintahan yang sah meski pemimpinnya non Islam. Demikian pula di daerah yang penduduknya mayoritas non Islam seperti NTT.
"Di negara-negara mayoritas non Islam mengakui, kalah, tidak ada yang memilih, kalau mayoritas Islam keniscayaan, Islam yang harus memimpin, NTT pemimpin non Islam, wajar," ujarnya. (ren)
Bertemu Majelis Masyayikh, Menag Bahas Rekognisi Santri dan Ma’had Aly
Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan system penjaminan mutu pendidikan pesantren.
