- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin mengungkapkan bahwa persentase penduduk miskin di DKI Jakarta, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2012 sebesar 3,69 persen.
Hal tersebut diungkapkan sebagai tanggapan atas pernyataan calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang mengatakan bahwa persentase kemiskinan di DKI Jakarta berada di atas 20 persen.
Berdasarkan berita resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No.30/07/31/Th.XIV, 2 Juli 2012, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada Maret 2012 sebesar 363.020 orang (3,69 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 sebesar 363.042 orang (3,75 persen), itu artinya jumlah penduduk miskin menurun.
Mengenai pernyataan Jokowi yang mengungkapkan kategori mendekati miskin dengan miskin adalah sama, Suryamin menegaskan bahwa mendekati miskin dengan miskin jelas berbeda.
"Kategori mendekati miskin sebenarnya berada di atas garis kemiskinan, kami menyebutnya dengan istilah hampir miskin. Hampir miskin itu adalah kalau pengeluaran per kapitanya 20 persen di atas garis kemiskinan," ucapnya. Suryamin menambahkan bahwa yang hampir miskin itu, memang rentan sehingga sewaktu-waktu akan turun dan jadi miskin.
Dia mengungkapkan bahwa selama Maret 2011 - Maret 2012, garis kemiskinan naik sebesar 6,63 persen, yaitu dari Rp355.480 per kapita per bulan pada Maret 2011 menjadi Rp379.052 per kapita per bulan pada Maret 2012.
"Yang harus diingat adalah Rp 379.052 itu adalah hitungannya per kapita, jadi bila dalam satu rumah tangga ada empat atau lima orang, maka Rp379.052 dikalikan empat atau lima orang, sehingga bila dihitung per keluarga maka pendapatannya lebih dari satu juta," ujarnya.
Dia menerangkan parameter perhitungan tingkat kemiskinan di DKI yang dihitung bagi masyarakat yang pendapatannya di bawah Rp 300.000.
Menurutnya konsep yang dipakai sebagai penentu garis kemiskinan tersebut dihitung dari garis kemiskinan makanan dan non makanan, dan perkembangan harga dari komoditi. "Contohnya, komoditi makanan seperti beras, bila harganya naik maka biaya yang dikeluarkan untuk pengeluaran akan naik, maka garis kemiskinan pun akan naik," tuturnya.
Perhitungan garis kemiskinan pun tidak tetap selamanya. Suryamin menjelaskan perhitungan dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan inflasi karena garis kemiskinan ditentukan oleh komoditi makanan dan non makanan. Masing-masing provinsi pun lain-lain perhitungannya.
"Yang perlu diperhatikan adalah harga, agar inflasi tidak tinggi dan itu adalah satu hal yang terpenting karena inflasi perkembangan harga sangat mempengaruhi, harga dari kebutuhan pokok masyarakat dapat mempengaruhi daya beli sehingga berpengaruh juga pada garis kemiskinan," ucapnya.
Humas Pemprov DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia, meyakini data BPS dengan metode perhitungannya. Ia mengaku heran bila dikatakan persentase kemiskinan di Jakarta lebih dari 20 persen.
"Saya tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana cara perhitungan lain. Yang pasti data BPS terkait persentase kemiskinan di DKI lebih akurat dan dapat dipercaya karena BPS sudah tercatat sebagai badan statistik nasional bahkan sudah dikenal di internasional," kata Cucu. (adi)
Kendarai Sepeda Motor Baru, Pelajar SMA di Brebes Terlindas Truk
Rasa senang bisa memiliki sepeda motor baru untuk ke sekolah, justru berbuah petaka dialami Faizal Hadi Winata, seorang pelajar SMA Negeri 2 Brebes, Jawa Tengah.
