- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan sementara penataan pedagang kaki lima (PKL) di Ibu Kota. Ini untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah PKL yang datang ke Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengaku khawatir PKL yang telah mendapatkan bantuan justru akan mengajak sanak saudaranya datang ke Jakarta.
"Dengan memberikan gerobak dan SIUP gratis dikhawatirkan akan dibaca oleh PKL lainnya, sehingga mereka akan mengajak sanak saudara yang berada di kampung untuk datang ke Jakarta," kata Jokowi, Rabu, 27 Februari 2013.
Dia mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan pendataan, sehingga berapa jumlah PKL bisa diketahui. Hanya PKL yang sudah menetap lama yang ditata. Menurutnya setelah pendataan selesai, dinas terkait meneruskan kembali penataan PKL.
Pemprov DKI berencana menata 23 lokasi yang menjadi tempat PKL menjajakan dagangannya. Beberapa waktu lalu, sebanyak 28 PKL yang berdagang di kawasan Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, ditata.
Penataan dilakukan dengan memberikan gerobak dan pembuatan kios. Selain itu, juga memberikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) secara gratis. Sekitar 260 PKL yang berjualan di sekitar Museum Fatahillah atau kawasan Kota Tua, Jakarta Barat juga ikut ditata. (eh)
Amnesty International Sebut Pelanggaran HAM di RI Semakin Buruk, Aparat Paling Banyak Terlibat
Amnesty International menyoroti beberapa hal yang menunjukkan semakin buruknya situasi HAM di Indonesia, di mana represi atas kebebasan sipil sering terjadi.
