Sumber :
- ANTARA/M Agung Rajasa
VIVAnews
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berniat menjual dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu, PT Cemani Toka, distributor tinta dan PT Ratax Armada, perusahaan bergerak dalam jasa transportasi taksi.
Keduanya dinilai tidak dapat memberikan deviden kepada Pemprov DKI karena terus merugi sejak beberapa tahun terakhir. Berdasarkan catatan, PT Cemani Toka sudah lima tahun tidak memberikan deviden dalam pendapatan daerah, sementara PT Ratax selama tiga tahun terakhir ini tidak menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Keduanya dinilai tidak dapat memberikan deviden kepada Pemprov DKI karena terus merugi sejak beberapa tahun terakhir. Berdasarkan catatan, PT Cemani Toka sudah lima tahun tidak memberikan deviden dalam pendapatan daerah, sementara PT Ratax selama tiga tahun terakhir ini tidak menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, mengatakan, dari 23 BUMD, hanya 10 BUMD yang rajin menyetorkan deviden PAD. Pemprov akan mengkaji perusahaan mana saja yang tidak bisa memberikan keuntungan, khususnya perusahaan skala kecil. "Perusahaan yang tidak bisa memberi keuntungan bagi pemerintah daerah, mau tidak mau harus dijual," kata dia, Jumat, 15 Maret 2013.
Pemprov akan menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk melakukan kajian. Setidaknya ada dua BUMD yang masuk daftar kajian divestasi yaitu PT Cemani Toka dan Ratax. "Saya belum tahu berapa BUMD yang akan didivestasi. Tapi minimal pastinya ada dua BUMD," ujarnya.
Ada juga perusahaan yang masuk dalam daftar kajian yakni PT Pakuan dan PT Grahasari Surya Jaya yang bergerak di bidang perhotelan dan pariwisata. Ahok memastikan tidak semua BUMD merugi. Hanya sebagian kecil saja yang merugi.
Basuki menargetkan pada 2017 mendatang 23 BUMD diharapkan bisa menyumbang PAD sebesar Rp1 triliun. Pemprov akan melakukan revitalisasi seluruh BUMD dengan membentuk holding. "Target Rp1 triliun ke PAD bisa dicapai sebelum 2017 kalau semua BUMD dikelola dengan baik," ucapnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, mengatakan, dari 23 BUMD, hanya 10 BUMD yang rajin menyetorkan deviden PAD. Pemprov akan mengkaji perusahaan mana saja yang tidak bisa memberikan keuntungan, khususnya perusahaan skala kecil. "Perusahaan yang tidak bisa memberi keuntungan bagi pemerintah daerah, mau tidak mau harus dijual," kata dia, Jumat, 15 Maret 2013.
