UMP Jakarta Ditangguhkan, Jokowi Digugat ke PTUN

Jokowi ngopi Bareng Pewarta Foto Jakarta
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
5 Fakta Menarik Inter Milan Juara Serie A Musim 2023/2024
- Realisasi Upah Minimun Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2,2 juta masih tertunda. Tim Advokasi Buruh untuk Upah Layak, menggugat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ke meja hijau. Gugatan akan didaftarkan siang ini di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Timur, Senin 22 April 2013.

Dibaca 43 Juta Kali, Cerita The Perfect Strangers Ternyata Terinspirasi dari Sopir Taksi

Maruli, anggota Tim Advokasi Buruh untuk Upah Layak, mengatakan gugatan ini didasarkan adanya temuan kecurangan yakni pengusaha melakukan intimidasi dengan ancaman PHK bila buruh menuntut penetapan UMP. "Di Cakung ada perusahaan yang mengerahkan preman," katanya.
Viral Pegawai Minimarket Ribut dengan Tukang Parkir Liar, Netizen: Premanisme Terselubung


Sesuai peraturan, UMP bisa ditangguhkan dengan catatan. Salah satu indikatornya, perusahaan merugi minimal dua tahun berturut-turut yang dinyatakan berdasarkan kajian, audit, dan putusan lembaga hukum. "Kami melihat pengusaha melakukan kecurangan di wilayah ini," ujarnya.


"Pelaporan ini untuk menguji Jokowi. Kami berharap dia mau mengevaluasi penangguhan UMP ini," katanya.


Jokowi dilaporkan ke PTUN karena dianggap melanggar Pasal 90 UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam pasal ini diamanatkan cara dan proses penangguhan upah. Ini diperkuat Keputusan Menakertarnas No. 231/2003 tentang tata cara penangguhan pelaksanaan UMP. (umi)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya