Ahok: Saya Tidak Mau Dipenjara Bareng Jokowi

Ilustrasi proyek infrastruktur.
Sumber :
  • VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews
Pembunuhan Wanita Hamil di Kelapa Gading, Pelaku Rampas Ponsel Korban Sebelum Kabur
- DPRD DKI Jakarta terus mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang (Casablanca). Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki T Purnama, dianggap tidak pro rakyat.

Usai PDIP, Giliran Edy Rahmayadi Daftar Bakal Cagub Sumut 2024 dari PKS

Namun Ahok bergeming. Urusan pembangunan proyek jalan itu bukan semata pro atau tidak pro rakyat.
Neta Siap Hadirkan Mobil Baru Rakitan Lokal di Indonesia


"Saya pro rakyat. Ini uang rakyat makanya harus diaudit dan transparan. Saya tidak mau gara-gara ini dipenjara bareng Pak Gubernur," kata Wagub Basuki di Balai Kota, Jakarta, Selasa 23 April 2013.


Ia sepakat dengan DPRD bahwa proyek warisan kepemimpinan gubernur terdahulu ini harus segera diselesaikan. "Namun harus sesuai aturan dan hasil audit BPK dan BPKP," katanya. Hasil audit ini yang nantinya akan membuka tabir masalah molornya pembangunan jalan layang itu.


Pemprov DKI bersedia menyiapkan anggaran yang diminta sebesar Rp64 miliar. Anggaran ini akan disiapkan dalam APBD perubahan 2013. Adapun penyelesaian tahap akhir proyek ini hingga Juni mendatang.


Ahok akan memanggil pimpinan Dinas Pekerjaan Umum untuk melihat perkembangan. Selain itu, pembicaraan dengan DPRD mulai dilakukan. Ini untuk mencari jalan agar solusi dan percepatan pembangunan direalisasikan. "Kami hanya ingin semua sesuai aturan. Semua transparan. Jadi semua tidak saling menyalahkan. Dan menghakimi," katanya. (umi)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya