Sumber :
- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews
- Setelah meresmikan pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) pekan lalu, duet Jokowi-Ahok segera merealisasaikan pembangunan monorel. Angkutan massal yang satu itu akan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, termasuk Transjakarta.
"Saya mau tarik nafas sebentar lah. Kemarin abis MRT. Saya belum mau janji kapan dimulai. Tapi monorel direalisasikan secepatnya, setelah kelengkapan administrasi MRT tahap dua selesai," kata Gubernur DKI Jakarta, Jokow Widodo, di Balai Kota, Jakarta, Senin 6 Mei 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Saya mau tarik nafas sebentar lah. Kemarin abis MRT. Saya belum mau janji kapan dimulai. Tapi monorel direalisasikan secepatnya, setelah kelengkapan administrasi MRT tahap dua selesai," kata Gubernur DKI Jakarta, Jokow Widodo, di Balai Kota, Jakarta, Senin 6 Mei 2013.
Proses pembangunan monorel, kata Jokowi, mirip dengan MRT. Hal-hal yang harus disiapkan juga sama. Antara lain kelengkapan beberapa dokumen di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Soal sumber pendanaan poyek ini Jokowi belum bisa menjawab. "Kalau bisa bukan dari APBD DKI. Kami sedang cari sumber dana lain," katanya.
Jokowi mengaku snang sebab banyak BUMN yang sedang merancang pembangunan monorel. "Kami memang butuh transportasi massal yang banyak. DKI sulit kalau harus bikin sendiri semuanya. Yang penting terintegrasi," ujarnya.
Ia mengaku sering bertemu pihak Kementerian Perhubungan untuk membicarakan ini. Nantinya pembangunan monorel ini disepakati akan terhubung dengan jalur Blue Line dan Green Line Monorel Jakarta.
"Bahkan kami sudah bicara dengan kementerian terkait jalur monorel luar Jakarta. Nantinya semua kereta yang masuk dari luar Jakarta akan terkoneksi dengan yang di sini. Soal siapa nanti yang mau kerjakan, baik swasta atau BUMN, yang paling penting APBD tidak keluar duit," kata mantan Wali Kota Solo ini.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Proses pembangunan monorel, kata Jokowi, mirip dengan MRT. Hal-hal yang harus disiapkan juga sama. Antara lain kelengkapan beberapa dokumen di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
