- ANTARA/M Agung Rajasa
VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama, mengungkapkan segera mencabut izin operasi kendaraan umum yang tidak layak. Selain tak nyaman, angkutan umum yang tidak layak juga membuat warga memilih kendaraan pribadi sebagai alat transportasi.
"Masyarakat terpaksa naik kendaraan jelek, tidak nyaman dan tidak aman," kata Ahok, panggilan akrab wakil gubernur Basuki. Dia menjelaskannya kepada para wartawan di Balai Kota, Selasa 7 Mei 2013.
Para mantan sopir yang kendaraannya sudah tidak layak, lanjut Ahok, akan direkrut menjadi pengemudi bus PPD. Namun para mantan sopir Metromoni, Kopaja dan kendaraan umum lainnya harus mengikuti tes.
"Kami tes nanti. Mereka harus mampu memahami seluk beluk pelayanan. Kami pengen nanti mereka rapi dan ramah. Jadi penumpang nyaman," ucapnya.
Menurutnya, hanya PPD yang memiliki banyak aset dan menjadi solusi. Aset akan ditata dan dikelola dengan baik. Selain itu, garasi akan dilengakapi SPBU.
"Kalau perlu kami bangun rusun dan sopir tinggal di situ. Tinggal kami bisa tes, apakah pakai narkoba, merokok, pakaian rapi jadi satu tempat keluarganya bareng," ujarnya.
Ahok mengatakan ini merupakan salah satu cara menekan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam UMP kota. "Kami ingin beban transportasi masyarakat kurang dari 15 persen total UMP Jakarta," katanya.
Dia memastikan proyek transportasi massal ini akan mendatangkan keuntungan bagi Pemprov DKI. "Kami pasti untung. Untungnya bukan dari tiket, tapi dari pajak," ucap dia. (ren)