- ANTARA/ Puspa Perwitasari
VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menganggap kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS) terlalu dibesar-besarkan.
Dia menilai DPRD tidak memahami KJS dengan sistem pembayaran Indonesia Case-Based Groups (INA CBGs).
"DPRD kecepatan protesnya. Mereka tidak paham yang mereka bicarakan. Ini percntohan program nasional di DKI," kata Ahok, sapaan Basuki di Balai Kota, Jakarta, Rabu 29 Mei 2013.
Ia menjelaskan, sebelumnya program ini sudah disampaikan pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan diberitahukan kepada dewan. "Kalau uji coba satu bulan kecepatan. Kalau tiga bulan kelamaan. Dua bulan disepakati," katanya.
Menurut dia, uji coba belum selesai dewan langsung mengajukan rencana interpelasi. DPRD hanya melihat pengaduan dari rumah sakit tanpa melihat akar dari keluhan mereka.
Dia mengungkapkan, inti dari permasalahan itu sebenarnya ada pada sistem penghitungan biaya yang ditetapkan Kemenkes sebesar Rp23.000 dalam INA CBGs. Selain itu, permasalahan lain berupa persentasi tanggungan dari pasien KJS yang berjumlah 50 persen dari total tagihan.
Ahok mengatakan, penghitungan ulang sedang dalam proses. Saat ini Pemprov DKI dan Kemenkes sedang mendata ulang. Dalam proses ini dilakukan pembanding antara RS pemerintah dan swasta.
Mensos Risma Berikan Pesan ke Konten Kreator: Tidak Usah Takut untuk Melangkah!
Dalam acara bertajuk YouTube Seribu Kartini Beda Tapi Sama di Jakarta, Jumat,19 April 2024, Menteri Sosial Risma mengemukakan bahwa seorang kreator konten tidak takut.
