- ANTARA/ Puspa Perwitasari
VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama, Rabu 26 Juni 2013 sempat mengkritik pernyataan atasannya Joko Widodo terkait kenaikan tarif Transjakarta.
Ahok menyebut Jokowi karena menyatakan rencana kenaikan tarif Transjakarta. Seharusnya, kata dia, tarifnya tidak naik. "Tadi pagi saya ditelepon Pak Gubernur. Kenaikan tarif ini masalah opsi saja," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta.
Dalam pembicaraan itu Ahok mengatakan ada beda persepsi. Ia memastikan semua sudah selesai. "Apa yang disampaikan Pak Gubernur itu opsi. Keputusan ada di dewan kok," katanya.
Opsi naik ini akan diambil setelah pengelolaan dan pelayanan Transjakarta lebih bagus. "Nah justru sekarang saatnya Transjakarta memetik banyak penumpang. Kan kami punya Perda Double Gas, semua mengarah ke sana, gas," ucap dia.
Semula Pemprov DKI akan mengajukan rencana kenaikan ini ke DPRD. Dia menjelaskan, opsi naik sudah sejak lama dihembuskan, sebab Transjakarta sudah tidak bisa lagi mematok tarif Rp3.500.
Dia membandingkannya dengan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB). "APTB saja Rp5.000, sekarang naik Rp6.500. Nah kalau tidak mau subsidi harus Rp5.000-6.000 tapi kan kondisinya belum baik, mungkin opsinya setelah menjadi baik," katanya.
Dengan adanya penyesuaian harga BBM ini, Ahok mengatakan bahwa kenaikan tarif angkutan umum tidak bisa dihindari, termasuk Transjakarta. Banyak komponen dari bus termasuk petugas yang honornya harus dinaikkan. Hal itulah yang tidak bisa mencegah kenaikan tarif Transjakarta.
Mantan Bupati Belitung Timur ini tetap berupaya menjaga kenaikan tidak memberatkan masyarakat. Ia tetap berupaya agar pengeluaran biaya transportasi masyarakat tidak boleh lebih dari 10 persen dari kebutuhan hidup layak yang telah ditetapkan.
"Saya sempet minta sama beliau. Bisa tidak Pak Gubernur kalau tarif jangan naik dulu? Beliau bilang diupayakan. Keputusan tetap ada di DPRD," katanya. (umi)
Tetap Gunakan Sirekap di Pilkada Serentak, KPU: Kami Punya Kewajiban untuk Terbuka
Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan pihaknya akan memperbaiki Sirekap sesuai pertimbangan yang disampaikan oleh MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
