Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk SMK swasta di Jakarta bermasalah. Itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, di Balai Kota, Jakarta, Kamis 4 Juli 2013.
"Pencairan KJP SMK memang ada masalah. Sebab pemerintah pusat kalah sama kita. Pusat wajib belajar sembilan tahun, kita 12 tahun. Nah, tiga tahun lebihnya ini dianggap tidak ada payungnya. Ini harus diperbaiki di APBD. Yang swasta masalahnya di situ," kata Ahok.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Pencairan KJP SMK memang ada masalah. Sebab pemerintah pusat kalah sama kita. Pusat wajib belajar sembilan tahun, kita 12 tahun. Nah, tiga tahun lebihnya ini dianggap tidak ada payungnya. Ini harus diperbaiki di APBD. Yang swasta masalahnya di situ," kata Ahok.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menganggarkan KJP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp804 miliar dengan sasaran siswa usia sekolah 7-18 tahun. Jumlah itu diperuntukkan bagi 332.456 siswa SD hingga SMA sederajat yang dianggap tidak mampu.
Siang tadi ratusan pelajar dan orang tua siswa berunjuk rasa di depan kantor Bank DKI di Jalan Juanda, Jakarta Pusat. Mereka meminta Bank DKI segera mencairkan anggaran KJP untuk siswa miskin.
"Ini kekecewaan warga. Anak kami sudah dapat KJS dan dikasih nomor rekening, tapi uangnya tidak cair-cair. Uang itu buat persiapan masuk ajaran baru," kata koordinator aksi Enryo Oktavian.
Seharusnya, kata dia, KJS sudah bisa dicairkan. Ini sesuai dengan aturan pencairan. Saat ini para pelajar tengah bersiap untuk masuk sekolah. Mereka membutuhkan dana KJS ini segera.
Seperti diketahui Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, (KJP), Sabtu 1 Desember 2012. Peluncuran kartu yang berbentuk ATM Bank DKI ini diluncurkan di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara. "Kartu Jakarta Pintar dengan ini resmi saya luncurkan dan langsung bisa digunakan."
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menganggarkan KJP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp804 miliar dengan sasaran siswa usia sekolah 7-18 tahun. Jumlah itu diperuntukkan bagi 332.456 siswa SD hingga SMA sederajat yang dianggap tidak mampu.
