Sumber :
- Antara/ Fajar Ambya
VIVAnews
- Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali, mempertanyakan program Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang berencana membuat apartemen murah dan penataan kampung kumuh. Pasalnya hingga kini belum juga direalisasikan.
Pihaknya akan mendukung penuh kebijakan tersebut jika memang pro rakyat. "Tapi, harus didasari perhitungan matang. Jangan sampai apartemen murah itu malah diborong oleh orang kaya," ujar Ashraf di gedung DPRD Jakarta, Senin 22 Juli 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Pihaknya akan mendukung penuh kebijakan tersebut jika memang pro rakyat. "Tapi, harus didasari perhitungan matang. Jangan sampai apartemen murah itu malah diborong oleh orang kaya," ujar Ashraf di gedung DPRD Jakarta, Senin 22 Juli 2013.
Menurut dia, saat ini banyak rusun murah yang malah dihuni oleh orang kaya. Terlihat dari adanya mobil di parkir rusun atau apartemen murah tersebut.
"Untuk itulah harus ada aturan atau payung hukum jika memang akan dibangun di tengah kota seperti di Singapura dan Hongkong,"kata dia.
Direktur Eksekutif Jakarta Studi Center (JSC), Ali Sadikin, menambahkan percepatan apartemen bagi masyarakat miskin di tengah kota jangan hanya jadi wacana semata.
"Rumah tinggal layak huni seperti apartemen adalah salah satu cara efektif untuk orang miskin yang saat ini mulai tergerus. Dengan keterbatasan lahan dan mahalnya harga tanah, orang miskin sulit beli rumah layak huni," katanya.
Ia mengatakan, apartemen murah di Jakarta juga akan menekan kemacetan hingga 40 persen. Di mana mobilisasi warga sudah teratasi dengan transportasi masal.
Jika Pemprov DKI tidak memiliki dana, lanjut dia bisa saja bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini swasta.
Secara terpisah pengamat perkotaan Adilsyah Lubis mengatakan, apartemen murah menjadi keharusan jika Jakarta mau disejajarkan dengan kota-kota di dunia. Salah satunya harus mampu mengkonsep apartemen yang serba ada.
"Apartemen itu wujudnya disatukan dengan pasar, perkantoran, restoran dan pusat belanja. Ini dilakukan agar tidak ada penumpukan kendaraan saat jam kantor," paparnya.
Adilsyah mengingatkan Jokowi-Ahok agar program apartemen murah dibangun secara layak huni.
"Tahap awal yang harus dilakukan agar layak huni adalah segera menghapus aturan batas ketinggian bangunan. Karena, kalau digabung dengan pasar dan perkantoran akan memakan lahan juga. Jadi, model bangunannya nanti vertikal dan kalau perlu tidak terbatas," jelasnya. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut dia, saat ini banyak rusun murah yang malah dihuni oleh orang kaya. Terlihat dari adanya mobil di parkir rusun atau apartemen murah tersebut.
