BPK Tawarkan Pemprov DKI Cara Ampuh Perangi Korupsi

Ketua BPK Hadi Purnomo
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews -
Terpopuler: Beda Sikap Ria Ricis-Teuku Ryan Perlakukan Orang Tua, Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyarankan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan sistem perbankan dalam setiap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini cara untuk mencegah korupsi dan bisa mendeteksi penyalahgunaan anggaran.

Chandrika Chika Terjerat Kasus Narkoba, Terkena Kutukan Podcast Deddy Corbuzier?

Demikian ungkap Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Purnomo, Kamis 5 September 2013. Dia mengatakan pembayaran dengan sistem perbankan itu berguna untuk mengetahui rincian transaksi yang dilakukan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Viral Seorang Remaja Jalan Puluhan Ribu Langkah demi Datang ke Masjid untuk Hal Ini


"Kami mewajibkan para rekan-rekan di Pemprov DKI untuk melakukan transaksi bersistem perbankan atau hanya boleh dengan
non-cash transaction
atau NCT," kata Hadi di Balai Kota, Jakarta Pusat.


Kata Hadi, dengan melakukan transaksi secara perbankan itu akan meminimalisir terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Kalau pun terjadi, lanjutnya, akan mudah melacak asal mula dan aliran dananya.


"Lalu untuk menutup celah-celah sehingga bebas KKN, tentunya menunjukkan transparansi," katanya.


Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, belum memberikan keputusan. Namun Hadi optimistis gubernur akan menyambut baik tawaran itu. Kuncinya, kata dia, apabila sistem itu diberlakukan, semua yang terlibat pun harus transparan.


"Rekanan juga kami wajibkan transparan. Misalnya, beli semen sepuluh, transfer ke penjual semen, semua via bank. Sehingga semua kelihatan nanti yang dipakai. Kalau ada uang yang digunakan tidak benar, kelihatan semua," kata Hadi. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya