- VIVAnews/Fajar Sodiq
VIVAnews - Pendapataan asli daerah (PAD) terbesar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 berasal dari pajak kendaraan bermotor dengan target Rp10,4 triliun.
Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, kurang setuju dengan kebijakan mobil murah. Jokowi menilai keberadaan mobil murah hanya akan memperparah kemacetan di Ibu Kota.
"Sebetulnya untuk Jakarta itu membutuhkan transportasi murah. Bukan mobil yang murah. Saya bukan menolak loh ini," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat 20 September 2013.
Kepala Dinas Pelayanan Pajak Daerah (PPD) DKI Jakarta, Iwan Setiawandi, mengungkapkan pajak kendaraan bermotor di Jakarta ini bagaikan buah simalakama. Pada satu sisi menghasilkan pendapatan besar. Tapi di sisi lain ongkos sosial yang ditanggung Pemprov DKI akibat banyaknya kendaraan juga tidak sedikit.
Menurut Iwan, pajak kendaraan bermotor di kota-kota besar selalu jadi andalan. Dua pajak kendaraan yang jadi sumber pendapatan itu adalah bea balik nama (BBN) dan pajak kendaraan bermotor.
"Seluruh provinsi di Indonesia mengandalkan dua jenis pajak ini. PKB dan BBN itu pajak provinsi kalau lainnya adalah pajak kabupaten dan kota. Restoran hotel hiburan itu kabupaten dan kota," ucapnya.
Sebelum menjadi Gubernur DKI, Jokowi, merupakan orang yang paling mendukung produksi mobil murah. Ia bahkan menjadi pelopor sekaligus brand ambassador alias duta mobil murah Esemka, yang merupakan rakitan siswa SMK dan PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK).
Namun, setelah Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pamor Esemka redup. Sejumlah persoalan dihadapi, salah satunya dana yang terbatas untuk memproduksinya. Ditambah lagi, kini hadir mobil murah buatan Jepang. (sj)
Terima Maaf Pendeta Gilbert, MUI: Dia Tidak Ada Niat Menghina Islam
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerima permohonan maaf Pendeta Gilbert Lumoindong terkait khotbahnya yang viral di media sosial dianggap menyinggung umat Islam.
