- VIVAnews/ Fernando Randy
VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memastikan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) akan diujicoba di Ibu Kota.
Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengupayakan agar pengelolaan ERP diserahkan kepada swasta. Menurut Ahok, sapaan Basuki, cara itu dipilih agar jika terjadi kegagalan Pemprov DKI tidak rugi.
Kata Ahok, diusahakan sedapat mungkin ERP tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014.
"Kami lagi siapkan TOR-nya. Kami punya BUMD. Pihak luar juga ada yang minat. Tapi kami tidak mau taro di APBD, suruh swasta dulu saja. Kalau kami dulu yang kelola, kalau gagal bagaimana. Ini barang baru, tidak jelas kan," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu 9 Oktober 2013.
Nilai tender proyek ERP bisa sampai Rp2-3 triliun. Rencananya tender ERP akan dilakukan tahun ini. Meski demikian, Ahok tidak menjelaskan secara detail teknis pelaksanaan ERP itu, karena proses tender belum dilakukan.
"Mungkin nilai tendernya Rp2 triliun sampai Rp3 triliun. Kami ingin tahun ini, kalau bisa," ucapnya. (umi)