Satu Hari Tanpa Plat B di Bogor Berlaku Awal 2015

Ilustrasi macet Jakarta.
Sumber :
  • VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
Kabar Gembira Ini untuk Penggemar BTS dan Kopi
- Pemerintah Kota Bandung dan Bogor sepakat untuk menerapkan kebijakan satu hari tanpa kendaraan plat B atau kendaraan dari wilayah Jakarta masuk kawasan mereka. Ini untuk mengurangi kemacetan panjang yang kerap terjadi saat akhir pekan.

Pembunuhan Sadis, Wanita di Medan Tewas Ditangan Kekasihnya

Pemerintah Kota Bogor akan melarang kendaraan dengan plat nomor Jakarta melintasi jalan utama di Kota Bogor. Kebijakan tersebut, akan dilakukan mulai awal 2015. Kebijakan ini telah dikaji tim Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Prioritas (TP4) bentukan Wali Kota Bogor, Bima Arya.
Singapura Siap Sambut Kembali Wisatawan! STB dan GDP Venture Perbarui Kemitraan


Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengatakan, kebijakan menahan kendaraan plat nomor Jakarta yang ingin masuk ke Bogor menjadi cara ampuh untuk mengatasi kemacetan.


"Kita sudah ada wacana sehari tanpa kendaraan plat B. Baik itu warga Kota Bogor maupun yang akan masuk ke Kota Bogor," katanya saat ditemui di Balai Kota Bogor, Rabu, 17 September 2014.


Ditambahkan Usmar, mereka yang ingin masuk Kota Bogor harus menggunakan fasilitas kendaraan massal. Baik itu melalui APTB maupun melalui jaringan regional yang akan dibangun bersama Pemerintah Bogor dan DKI Jakarta.


Kata dia, langkah yang akan dilakukan Pemkot Bogor adalah pembenahan transportasi. Kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk membangun gedung parkir sebagai tempat penitipan kendaraan warga luar Bogor. 


"Nanti kendaraan dari arah Jakarta akan diparkir di wilayah Sentul. Lalu warga akan diangkut ke wilayah Kota Bogor menggunakan Trans Pakuan. Kita juga sudah berkoordinasi dan bekerja sama di sana untuk membangun lahan parkirnya," katanya.


Sementara itu, Yus Ruswandi, Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor, menjelaskan, sangat mustahil kebijakan tersebut dapat diterapkan. Padahal Kota Bogor adalah kota wisata. Selain itu, sarana dan prasarana untuk menunjang kebijakan itu masih belum terealisasi.


"Sangat mustahil kebijakan ini akan direalisasikan," katanya. (ita)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya