- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok menegaskan, dalam menerima bantuan kewajiban sosial perusahaan Corporate Social Responsibility (), Pemerintah Provinsi DKI tidak pernah menerima bantuan secara tunai atau kontan.
"Di MoU sudah diatur, kita tidak pernah menerima uang kontan," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Selasa, 11 Agustus 2015.
Ahok mencontohkan, ketika menerima bantuan pembangunan fasilitas umum Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), dalam nota kesepahaman yang ditandatangani sebelum pembangunan, DKI selalu meminta agar perusahaan yang bersangkutan secara 100 persen melakukan pembangunan.
Baca juga:
Setelah rampung, DKI melakukan perhitungan nilai aset. Setelah itu baru dilakukan pencatatan fasilitas RPTRA yang dibangun swasta, menjadi aset yang dimiliki DKI.
Hal ini menepis adanya kekhawatiran penyalahgunaan dana CSR yang banyak digelontorkan perusahaan swasta kepada DKI.
Sebelumnya, dalam pembahasan mekanisme penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas - Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) yang dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri kemarin, sejumlah anggota DPRD DKI menyampaikan pertanyaannya kepada Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri mengenai keabsahan penggunaan dana CSR oleh DKI dalam melakukan pembangunan di Jakarta.
Anggota dewan juga khawatir mengalirnya dana CSR yang dipergunakan justru akan membuat DKI mendapatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang terlalu besar di akhir tahun anggaran.
Ahok mengatakan, DKI tak terlalu mementingkan besaran serapan anggaran. Menurutnya, serapan anggaran yang tinggi bukanlah indikator utama keberhasilan pembangunan. Maraknya tawaran CSR, kata dia, malah harus dipandang sebagai kesempatan bagi DKI untuk melakukan pembangunan tanpa terhambat banyak alur birokrasi.
Baca juga:
Ia kembali mencontohkan, adanya serapan anggaran yang tinggi di bidang pendidikan dalam penggunaan APBDP DKI Tahun 2014. Namun nyatanya, serapan yang tinggi tersebut ternyata bukan merupakan indikator terjadinya peningkatan kualitas pendidikan di DKI.
Serapan yang tinggi tersebut justru merupakan penanda terjadinya tindakan korupsi dikarenakan adanya pembelian puluhan unit perangkat UPS sebesar Rp330 miliar untuk juga disimpan di puluhan sekolah di Jakarta.
"Di APBD Perubahan ada UPS. Padahal penganggarannya tidak ada di prioritas anggaran. Hal yang seperti itu yang sebenarnya masalah," ujar Ahok.
Pluit City Bangun Rumah Pintar untuk Anak Nelayan
Rumah Pintar untuk kegiatan pendidikan usia dini dan belajar komputer.
