Bantah Ahok, Organda Tak Tolak Tarif per Kilometer

VIVA.co.id - Ketua Organisasi Angkatan Darat (Organda) DKI, Shafruhan Sinungan, membantah tudingan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok bahwa Organda tidak mendukung pembayaran rupiah per kilometer pada angkutan umum. Menurut Shafruhan, Organda mendukung penerapan pembayaran tersebut.

"Organda tidak pernah menolak rupiah per kilometer," kata Shafruhan, Selasa 8 Desember 2015.

Salah satu contoh dukungan kebijakan tersebut yakni dengan mendorong Kopaja terintegrasi dengan TransJakarta.

"Dengan Organda mendukung Kopaja terintegrasi dengan TransJakarta, berarti Organda mendukung pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Shafruhan menambahkan, Organda bersama Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta ingin membenahi karut marutnya angkutan umum di Jakarta. Kondisi ini kerap membawa petaka bagi penumpang.

Sebelumnya, Ahok mempertanyakan peran Organda DKI. Sebab, ribuan bus sedang di Jakarta tidak laik jalan. Meskipun tidak lulus uji KIR, bus-bus sedang di Jakarta tetap beroperasi.

"Tiga ribuan bus ini rata-rata enggak laik jalan dan itu saya katakan, mana Organda?" kata Ahok di Balai Kota, Senin 7 Desember 2015.

Halaman Selanjutnya

Pemprov DKI, Ahok melanjutkan, mencoba untuk mengatasi masalah tersebut dengan menerbitkan berbagai regulasi. Salah satunya ialah dengan penerapan pembayaran rupiah per kilometer untuk bus sedang, seperti Kopaja dan Metro Mini. Tapi, Organda dituding justru menentangnya.