- Mitha Meinansi
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, akan melibatkan aparat keamanan dari unsur militer dan kepolisian dalam pelaksanaan rencana penertiban kawasan lokalisasi Kalijodo.
Hal tersebut terkait adanya ancaman keamanan di kawasan lokalisasi yang terletak di wilayah Kelurahan Pejagalan itu yang berpotensi menghambat rencana penertiban yang telah ada sejak lama.
"Begitu (tahap rencana penertiban) masuk ke SPB (Surat Perintah Bongkar), kita akan minta bantuan polisi dan tentara," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Kamis, 11 Februari 2016.
Ahok mengatakan, agar penertiban terlaksana, sesuai prosedur, Pemerintah Provinsi DKI harus mengirimkan terlebih dahulu Surat Peringatan (SP) satu hingga tiga untuk warga yang tinggal di sana.
Wali Kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara saat ini tengah berkoordinasi untuk mengeluarkan SP 1. Meski sebagian besar wilayah lokalisasi Kalijodo terletak di kawasan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sebagian bangunan yang digunakan untuk praktik prostitusi juga terdapat di wilayah Kotamadya Jakarta Barat.
Ahok mengatakan warga bekas penghuni kawasan yang sama di mana lokalisasi Kalijodo berada kemungkinan akan direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Muara Baru.
Ahok menegaskan, lokalisasi Kalijodo dan kawasan permukiman yang terletak di sekitarnya, berada di atas daratan di antara dua sungai. Menambal kekurangan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta, kawasan tersebut idealnya menjadi sebuah taman.
Perubahan fungsi juga dilakukan untuk menghilangkan dampak sosial negatif dari keberadaan lokalisasi.
"Saya ingin (semua kawasan lokalisasi) ditanami pohon. Tidak ada lagi toko-toko. Kita mau bikin taman saja," ujar Ahok.
Baca juga:
