- Instagram @basukibtp
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dijaring Petugas Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial (P3S) Dinas Sosial DKI tak jarang bisa ke luar dengan mudah dari panti yang dijadikan tempat menampung mereka.
PMKS seperti pengemis atau Pekerja Seks Komersil (PSK) menyetor sejumlah uang agar usai terjaring, mereka bisa dengan mudah kembali ke jalan.
"Siang-siang dia (pengemis) kalau mau izin, tinggal bayar duit terus ke luar," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Senin, 28 Maret 2016.
Ahok mengatakan, hal itu merupakan penyebab upaya pemberantasan pengemis di Jakarta tak pernah tuntas. Pengemis terus ada meski Dinas Sosial secara rutin melakukan penjaringan.
Berbeda dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain, Pemerintah Provinsi DKI belum melakukan pembenahan terhadap sistem rekruitmen terhadap Pegawai Harian Lepas (PHL) yang dimiliki Dinas Sosial DKI.
P3S yang bertugas menjaring pengemis tak jarang adalah oknum yang memanfaatkan kewenangan mereka untuk memperoleh pendapatan dari para pengemis.
"Mereka (P3S) manfaatin posisinya untuk tawar menawar. Kita memang mau perbaiki Dinas Sosial," ujar Ahok.
Baca juga:
