Sumber :
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, keberadaan 200 anak yatim piatu di kawasan permukiman Luar Batang, Penjaringan, tak akan membuat Pemerintah Provinsi DKI membatalkan rencana penertiban hunian liar di kawasan yang terletak di Jakarta Utara itu pada pertengahan bulan April nanti.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Anak yatim piatu tidak bisa dijadikan tameng mencegah pemerintah menertibkan warga yang bertempat tinggal secara ilegal di atas tanah milik negara.
"Kalau begitu (anak yatim piatu dimanfaatkan untuk mencegah penggusuran), saya mau pelihara 1.000, enggak, 2.000, anak yatim piatu untuk menduduki Monas sama Balai Kota. Boleh enggak? Saya tanya, boleh enggak? Enak saja," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Selasa, 29 Maret 2016.
Ahok memastikan, tidak hanya anak yatim piatu, namun setiap warga yang hunian liarnya ditertibkan, mendapat kompensasi yang berlebih dari pemerintah. Kompensasi itu berupa unit rumah susun dengan harga sewa yang terjangkau. Setiap anak, menerima bantuan pendidikan berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP). Mereka juga digratiskan menggunakan layanan TransJakarta.
"Dari soal makan dan yang lain, itu nanti kita yang urus," ujar Ahok berjanji.
Ahok mengatakan, rencana penertiban harus dilakukan terkait upaya Pemerintah Provinsi DKI menuntaskan masalah banjir di Jakarta. Tanpa dinding turap (sheet pile) yang dibangun di lahan di pinggir laut yang saat ini dipakai sebagai tempat hunian liar berdiri, banjir rob dipastikan akan selalu menggenangi kawasan Jakarta Utara setiap kali hujan deras terjadi di sana, atau saat permukaan laut pasang.
"Saya butuh (kawasan Luar Batang) disheetpile supaya tidak tenggelam Jakarta," ujar Ahok.
(mus)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ahok memastikan, tidak hanya anak yatim piatu, namun setiap warga yang hunian liarnya ditertibkan, mendapat kompensasi yang berlebih dari pemerintah. Kompensasi itu berupa unit rumah susun dengan harga sewa yang terjangkau. Setiap anak, menerima bantuan pendidikan berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP). Mereka juga digratiskan menggunakan layanan TransJakarta.
