- Ade Alfath - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Tapi anehnya, buruh bukan menuntut kenaikan upah, mereka malah menuntut KPK untuk menangkap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan korupsi atas kasus reklamasi, pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, dan pelanggaran diskresi buruh.
"Kami hadir di sini untuk mengingatkan KPK berani memeriksa dan menangkap Ahok yang telah dinyatakan bersalah pengadilannya. Karena, menerbitkan izin reklamasi," ujar Heri, juru bicara FSPMI, Rabu 1 Juni 2016.
Selain itu, menurut dia, langkah Ahok yang mengedepankan dana tanggung jawab sosial perusahaan, atau Corporate Social Responsibility (CSR), untuk membangun ibu kota sangat membahayakan sistem demokrasi. Di mana, menurut buruh, negara akan tunduk kepada pemilik modal. Mereka menduga ada barter yang terjadi antara Ahok dengan pengusaha, yang akhirnya menguntungkan pemilik modal.
"Kalau gubernur punya utang budi kepada pengusaha, sulit bagi dia untuk memperjuangkan buruh," katanya.
Tidak hanya itu, lanjut Heri, penggunaan outsourcing di perusahaan pemberi CSR, tidak ada rusun buruh, ongkos angkutan yang mahal, diakibatkan dari barter modal tersebut, dan bukan menggunakan APBD dalam membangun Jakarta. Untuk itu, mereka menuntut, agar KPK segera menetapkan Ahok sebagai tersangka.
"KPK masih dipercaya mempunyai kredibilitas, KPK harus berani menangkap Ahok," tambahnya.
Sebelumnya, ratusan buruh itu menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur DKI Jakarta, atau Balai Kota Jakarta.
(asp)
