Ahok Ungkap Cara PNS DKI Korupsi Uang dari Proyek Rusun

Ahok Temui Mendagri
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id
Meleset dari Target, Hampir Dua Ribu PNS Korup Belum Dipecat
- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengungkap cara-cara yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI dalam memainkan lelang pembangunan Rumah Susun (Rusun).

Kemenkominfo Mengadakan Kegiatan Webinar "Hak dan Tanggung Jawab di Ruang Digital"

Meski tidak menyebut nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI tempat PNS nakal itu bertugas, namun menurut Ahok, PNS itu sengaja membuat kegiatan lelang menjadi banyak. Padahal, lelang dilakukan untuk membangun rusun dengan spesifikasi yang tidak berbeda.
Satgas Pangan Polri: Pasar Murah Harus Digencarkan Jelang Lebaran di Kalteng


"Kenapa sekarang mesti bikin (lelang) dipecah-pecah?" ujar Ahok di Balai Kota DKI, Kamis, 11 Agustus 2016.


Ahok mengatakan, hal itu dilakukan supaya lelang bisa dimenangkan perusahaan yang menjadi langganan kontraktor untuk DKI.


Padahal, di bawah kepemimpinannya, ia menginstruksikan supaya lelang ditawarkan ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu untuk membuat kualitas pekerjaan terjamin.


Sementara, aturan menentukan perusahaan BUMN tidak boleh mengikuti lelang dengan nilai kecil. Alih-alih berusaha menjalankan instruksinya dengan membuat lelang secara, Ahok mengatakan, PNS nakal itu tetap mengatur lelang dilakukan dengan jumlah banyak.


"BUMN yang kita harap ikut lelang kan enggak boleh mengambil (lelang) di bawah Rp250 miliar, kamu
paketin
saja (lelang menjadi) Rp1 triliun," ujar Ahok.


Ahok mengatakan, penelusuran menunjukkan hal itu sengaja dilakukan. Perusahaan peserta lelang, ditemukan sebagai perusahaan yang pernah masuk daftar hitam karena kualitas pekerjaannya tak bagus.


PNS yang mengupayakan itu terjadi, mengatakan, pekerjaan terakhir yang dilakukan kontraktor itu untuk pemerintah berlangsung dua tahun lalu. Menurutnya, jangka waktu selama itu membuatnya bisa kembali mengikuti lelang.


Ahok mengatakan, hal itu tentu tidak benar. Hal tersebut sekaligus merupakan bukti, Pemerintah Provinsi DKI belum sepenuhnya diisi birokrat bersih. Sejumlah PNS masih melihat celah untuk korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. "Jadi memang, orang sini main," ujar Ahok.


Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya