- Danar Dono
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meminta, Kementerian Koordinator Maritim segera menggelar rapat terbatas (Ratas) terkait reklamasi Teluk Jakarta. Sebab, setelah diumumkannya penghentian reklamasi Pulau G, dan sanksi perbaikan terhadap pulau lainnya oleh Menko Maritim sebelumnya, Rizal Ramli, saat ini nasib reklamasi Teluk Jakarta menjadi tidak jelas.
"Itu mau diratas. Menko harus bawa ke ratas sampai sekarang belum ratas," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin, 5 September 2016.
Meskipun Kemenko Maritim telah mengeluarkan keputusan, kata Ahok, Pemprov DKI tetap tidak bisa membatalkan izin reklamasi karena belum adanya ratas. Menurut Ahok, jika tidak dibawa ke ratas, maka reklamasi harus dibatalkan oleh Presiden.
"Ini kan Keppres. Tunggu saja Keppresnya seperti apa. Yang bisa batalkan Keppres cuma pPresiden. Kita enggak bisa," kata dia.
Menurut Ahok, saat ini investasi reklamasi menjadi tidak jelas dan merugikan pengusaha. "Makanya kita minta fatwa. Tapi karena situasi politik begitu tegang nanti kita keluarkan fatwa nanti kita disalahin lagi," kata dia.
Sebelumnya tim di bawah pimpinan mantan Menko Maritim Rizal Ramli, memutuskan untuk menghentikan reklamasi Pulau G, karena aktivitas itu tergolong melakukan pelanggaran berat. Keberadaan Pulau G menghalangi aktivitas nelayan lokal dan mengganggu jalu pipa gas milik Perusahaan Listrik Negera (PLN).
(mus)
Anies akan Revisi Raperda tentang Zonasi Pulau Reklamasi
Pulau Reklamasi termasuk bagian daratan Jakarta.
