- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melakukan somasi terbuka kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.
Somasi terbuka ini juga dihadiri oleh koalisi berbagai kalangan masyarakat, seperti mahasiswa, nelayan tradisional, perempuan nelayan dan masyarakat peduli kelestarian lingkungan.
Dalam keterangan yang disampaikan Wahyu Nandang Herawan, Pengacara Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), Luhut dinilai mengeluarkan penyataan secara sepihak dalam melanjutkan reklamasi Pulau G tanpa memperhatikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT.
Luhut pun dituding melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang (UU) Perlindungan Nelayan dengan memberikan izin meneruskan proyek reklamasi di teluk Jakarta. Untuk itu, Luhut diminta menghormati putusan yang telah ada.
"Kebijakan yang kemudian disampaikan oleh Luhut saya pikir bertentangan dengan ilegal hukum yang ada. Putusan yang sudah ada (PTUN) harus dihormati karena ini masih berjalan dan kementerian harus menghormati dan memberikan contoh kepada masyarakat," ujar Wahyu di kawasan Jakarta Pusat, Jumat, 16 September 2016.
Nandang menambahkan bahwa sikap kebijakan ini seolah membiaskan persoalan hukum soal teluk Jakarta. Selain itu, keputusan yang dilanjutkan Luhut ini dianggap mencurigakan
"Dengan adanya kebijakan ini seolah membiaskan persoalan dan seakan tidak ada masalah. Luhut menjelaskan sudah mengkaji persoalan hukum, bagian dari pelanggaran hukum itu sendiri tapi sepertinya ini ada kepentingan politik," katanya.
Usai Reklamasi Dihentikan, Anies Siapkan Perubahan Payung Hukum
Untuk memperkuat keputusan pencabutan izin reklamasi.
