- Antara/ Andika Wahyu
VIVA.co.id - Status Nusron Wahid sebagai Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BPN2TKI), yang menyambi sebagai Ketua Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk Pemilihan Kepala Daerah 2017 tengah dipersoalkan. Dia dianggap lebih sibuk mengurus politik Pilkada DKI Jakarta ketimbang fokus pada permasalahan TKI.
Begitu juga dengan Dono Prasetyo yang menjabat Kepala Hubungan Luar Negeri dan Hubungan Masyarakat BNP2TKI. Dia juga dikenal sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Ahok.
Menurut Ketua Tim Pemenangan Sandiaga Uno, Anggawira, seyogianya Nusron dan Dono berkonsentrasi meningkatkan kompetensi dan kapasitas TKI agar mereka lebih dihargai di luar negeri. Persoalan TKI kian kompleks, terutama di era Masyarakat Ekonomi Asean.
"Nusron dan Dono urus TKI, jangan makan gaji buta dan malah berpolitik urusin gubernur petahana (Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok),” kata Anggawira melalui keterangan tertulis pada Senin, 19 September 2016.
Seharusnya, kata Anggawira, Nusron dan Dono memperhatikan arus tenaga kerja asing di Indonesia yang membeludak. Bukan malah sibuk berpolitik menjadi Ketua Tim dan Wakil Ketua Tim Pemenangan Ahok.
"Akhir-akhir ini isu tenaga kerja asing yang ke Indonesia sangat banyak. Ini bagaimana? Harus dikontrol itu semua. Fokus Nusron jadinya tak jelas sekarang," ujar Anggawira.
Padahal, sebagai pejabat negara, keterlibatan Nusron dalam tim kampanye Ahok melanggar melanggar Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Disebutkan pada Pasal 70 ayat (1), kampanye calon dilarang melibatkan aparatur sipil negara, anggota Polri dan TNI.
Dia menilai, Tim Pemenangan Ahok tidak mungkin bisa transparan karena melibatkan ASN. Padahal Ahok selalu mengklaim berkomitmen pada transparansi. “Bagaimana mau transparan dan akuntabel, timnya saja pejabat negara," kata Anggawira.
(ren)
