- VIVA.co.id/Syaefullah
VIVA.co.id – Kapolri Jenderal Tito Karnavian memimpin rapat internal dengan seluruh jajaran Polri di Polda Metro Jaya, Sabtu 29 Oktober 2016.
Selain membahas persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 mendatang, rapat itu juga membahas terkait pengamanan unjuk rasa besar-besaran berbagai organisasi masyarakat (ormas) di Jakarta pada 4 November 2016 mendatang.
"Pengamanan unjuk rasa adalah yang dibicarakan juga. Kapolda Metro Jaya (Irjen Pol M Iriawan) diminta untuk siapkan satuan wilayah. Seluruh elemen masyarakat agar tidak dimanfaatkan adanya kondisi yang mengarah hal yang anarkis. Kita imbau, jelang tanggal 4, tokoh agama, tokoh masyarakat," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, di Mapolda Metro Jaya, Sabtu, 29 Oktober 2016.
Namun ia belum mengetahui berapa persisnya jumlah orang yang akan melakukan unjuk rasa pada tanggal 4 November mendatang karena laporannya belum diterima. Tapi pihaknya terus memantau berdasarkan laporan intelijen.
Terkait jumlah personel kepolisian yang akan dikerahkan untuk mengamankan aksi demo 4 November, ia pun belum bisa memastikan jumlah pastinya.
"Akan dilihat lagi personelnya, kalau cukup 7000 ya 7000. Bisa juga libatkan seluruh Polres di bawah Polda Metro," kata dia.
Yang pasti, lanjut Boy, pihaknya sudah menyiapkan pengamanan terkait unjuk rasa besar-besaran berbagai ormas pada 4 November mendatang. Dalam pengamanan unjuk rasa, pihaknya mengedepankan tindakan persuasif.
"4 November, disusun berdasarkan rencana pengamanan. Kita sudah siapkan pengamanan, hari ini belum bisa kita sampaikan, kita akan kerja sama. Pengamanan unjuk rasa mengedepankan persuasif," tutupnya.
Beredar kabar bahwa akan ada unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan beberapa ormas pada 4 November mendatang. Unjuk rasa besar-besaran tersebut, disebut-sebut merupakan aksi lanjutan dari unjuk rasa yang dilakukan beberapa ormas pada Jumat, 14 Oktober 2016 lalu yang dilakukan di depan Bareskrim Mabes Polri Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta di depan Balaikota DKI Jakarta yang menuntut diusutnya kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki T Purnama alias Ahok.
(ren)
