- ANTARA FOTO/Wira Suryantala
VIVA.co.id – Kepolisian Republik Indonesia mengaku belum menerima pemberitahuan apapun, terkait rencana demo besar penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok.
Jika pun memang ada pemberitahuan, Polri mengaku masih akan mempelajari terlebih dahulu pemberitahuan itu.
"Seperti apa isinya, nanti kita pelajari. Kemudian, baru kita tentukan. Dalam hal ini, kita tentu memberikan kebebasan, dalam arti kebebasan itu diatur oleh UU," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul, Selasa 22 November 2016.
Menurut Martinus, nantinya jika pemberitahuan itu masuk, pihaknya akan menyampaikan pada penanggung jawab demonstrasi, apakah rencana unjuk rasa mereka sudah sesuai, atau belum dengan rencana yang seharusnya.
"Nanti, akan kita komunikasikan kepada mereka, apakah sudah sesuai," katanya.
Sejauh ini, kata dia, Kepolisian belum menerima adanya pemberitahuan terkait rencana unjuk rasa pada 2 Desember 2016. Maka dari itu, ia belum bisa membeberkan berapa jumlah personel Kepolisian yang akan menjaga unjuk rasa itu.
"Jumlah (personel) belum, kita tentu melihat, berapa banyak nanti massa, di mana lokasinya, ini sangat tergantung analisa lokasi," katanya.
Namun, ia menjelaskan, pada unjuk rasa nanti, massa diimbau untuk membaca maklumat Kapolda Metro Jaya, soal unjuk rasa mendatang yang sudah disebarkan.
"Di dalam maklumat itu kan jelas pemberitahuannya, itu kan seperti apa. Apa yang boleh dibawa, apa yang tidak. Itu tentu menjadi aturan tersendiri dalam sebuah praktik menyampaikan kebebasan berpendapat," katanya. (asp)
