- VIVA.co.id / Ade Alfath
VIVA.co.id – Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menilai, pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dalam kasus dugaan korupsi pembangunan masjid di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, merupakan hal biasa.
Saat pembangunan masjid itu rampung, posisi Saefullah adalah sebagai orang nomor satu di Pemerintah Kota Jakarta Pusat. Artinya, kata Sumarsono, posisi wali kota pasti mengetahui dan bertanggung jawab perihal anggaran yang dikeluarkan instansinya.
"Wajar. Karena dia memang komandannya. Kalau ada terjadi sesuatu di dinas misalkan. (Pasti) kepala dinasnya yang mesti dimintai keterangan. Itu hal yang wajar," ujar Sumarsono, di kawasan Jakarta Timur, Rabu, 11 Januari 2017.
Ketika ada persoalan hukum yang menyangkut penyimpangan anggaran, menurut Sumarsono, komandan atau pimpinan tertinggi di instansi pasti mengetahui mengenai pos anggaran yang telah dikeluarkan.
Bisa saja, lanjut Sumarsono, pemanggilan terhadap Saefullah itu sebagai tindak lanjut penyidik untuk mendapatkan informasi awal, sebagai petunjuk untuk kasus itu ke depannya.
Namun, Sumarsono tak mau berandai terlalu jauh soal adanya dugaan keterlibatan Saefullah. "Nah itu bukan berarti kemudian Sekda (Saefullah) menjadi terlibat di dalamnya. Belum tentu," katanya.
Hari ini, Bareskrim Polri menjadwalkan memeriksa Saefullah. Pemeriksaan itu terkait kasus dugaan korupsi pembangunan masjid, di kantor Wali Kota Jakarta Pusat.
Masjid Al Fauz yang terletak di dalam kompleks kantor Wali Kota Jakarta Pusat itu dibangun dengan anggaran Rp27 miliar. Pembangunan dimulai saat Wali Kota Jakarta Pusat dipimpin Sylviana Murni dan diresmikan oleh Fauzi Bowo yang saat itu sebagai gubernur.
Dalam anggaran yang dikucurkan pada tahun anggaran 2010 dan 2011 itu, Sylvi, sapaan akrab Sylviana Murni, merupakan penanggung jawab pemegang anggaran saat dia menjabat wali kota.
Kemudian Sylviana dipromosikan sebagai Asisten Deputi Pemerintahan. Posisi Sylviana sebagai wali kota digantikan Saefullah.
