- Eduward Ambarita
VIVA.co.id – Pelaksana Tugas Gubernur DKI Sumarsono menceritakan soal instruksi unik kepada aparat Pemerintah Provinsi DKI ketika menghadapi unjuk rasa Bela Islam, beberapa waktu lalu.
Ketika itu, Soni, sapaan Sumarsono, memberi instruksi kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Jupan Royter. Jupan menghadap kepadanya sebelum unjuk rasa Bela Islam II digelar. Jupan melaporkan, Satpol PP dan aparat pemerintah lain telah siap 'menghadapi' pengunjuk rasa.
Soni segera meminta Jupan meralat redaksi bahasa yang digunakan dalam menyampaikan laporan kepadanya. "Koreksi kalimat 'menghadapi', ganti dengan 'kami siap melayani demonstran'," ujar Soni, dalam acara wisuda Pendidikan Dasar Ulama (PDU) dan Pendidikan Kader Ulama (PKU) di Jakarta Islamic Center, Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 21 Januari 2017.
Soni berpandangan, paradigma pemerintah 'menghadapi' pengunjuk rasa terbentuk karena selama puluhan tahun, pihak yang kerap menjadi sasaran unjuk rasa adalah pemerintah. Sementara dalam unjuk rasa Bela Islam, sasaran demonstrasi bukan pemerintah secara langsung.
Ia lantas meminta Satpol PP untuk tidak membawa pentungan saat turun di tengah-tengah peserta aksi. "Pentungan disimpan di gudang saja," ujar Soni.
Aparat Satpol PP justru diminta membawa air mineral dan makanan ringan untuk dibagikan kepada pengunjuk rasa. Langkah itu diambil karena unjuk rasa pada dasarnya adalah kegiatan menyampaikan aspirasi oleh masyarakat yang pelaksanaannya dijamin undang-undang.
"Kalau ada demonstran teriak-teriak sampai tenggorokan kering, kasih air mineral supaya kembali berteriak lantang, bisa sampaikan lagi aspirasi dengan tenang dan nyaman," ujar Soni.
Satuan kerja pemerintah lain diberi instruksi serupa. Dinas Kesehatan DKI diminta menyiagakan enam rumah sakit lapangan. Mereka juga diminta menyiapkan puluhan mobil tangki air untuk keperluan wudu peserta unjuk rasa saat Aksi 212. Dalam unjuk rasa itu, massa melaksanakan salat Jumat di Lapangan Monumen Nasional (Monas).
Hasilnya, Soni mengatakan, unjuk rasa itu berlangsung dengan lancar. Soni yang merupakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri merasa telah berhasil melaksanakan tugasnya selaku kepala daerah sementara.
Unjuk rasa dilangsungkan hingga tiga kali dengan suatu gerakan bernama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). Di antaranyaa unjuk rasa Bela Islam II pada 4 November 2016 (Aksi 411) dan Bela Islam III pada 2 Desember 2016 (212).
