- VIVA.co.id/ Nur Faishal (Surabaya)
VIVA.co.id – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Zulkifli Hasan mendatangi lokasi bekas gusuran Bukit Duri, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli menilai Pemerintah dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah salah dalam menerapkan kebijakan yang menggusur warga.
"Mendengar (cerita warga) itu saya tidak perlu lama-lama (menjawab), tidak perlu (pejabat) MPR, DPR, tidak perlu (masuk) pengadilan. Apa yang dilakukan pemerintah itu salah. Saya berani tanggung jawab omongan saya. Kebijakan yang diambil oleh gubernur dan pemerintah salah," kata Zulkifli, di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Maret 2017
Zulkifli juga mengatakan, pejabat pemerintah dan gubernur telah bersumpah terlebih dahulu sebelum menjabat. Pada sumpah itu, menurut Zulkifli, pejabat diminta taat terhadap konstitusi. Sikap pejabat yang disumpah menurutnya harus sesuai Pancasila.
"Perilakunya enggak boleh sombong dan arogan dengan memanusiakan manusia lainnya yang adil dan beradab," ujarnya
Pejabat yang disumpah, lanjut Zulkifli, harus punya rasa nasionalisme, di mana mengedepankan persatuan. Menurut Zulkifli, rakyat adalah keluarga besar. Jika salah satunya terkena masalah, negara harus hadir.
"Ada saudara kita yang enggak punya lahan, dizalimi, kehilangan hak memilihnya, itu HAM (Hak Asasi Manusia) semua, maka negara mesti hadir," ucapnya menambahkan.
Karenanya, setiap masalah yang terjadi harus mengedepankan musyawarah. Ia mencontohkan Presiden RI Joko Widodo saat masih jadi Wali Kota Solo, mengedepankan musyawarah saat akan menggusur untuk membangun pasar.
"Pak Jokowi di Solo, mereka diajak dialog, diajak makan berkali-kali. Akhirnya semua diganti ongkosnya, diganti dagangannya, diganti semua," ujar Zulkifli.
Selain itu, Zulkifli juga melarang penggunaan aparat untuk melakukan penggusuran. "Tidak boleh arogan, tidak boleh main datang dengan aparat TNI dan Polri," ujar Zulkifli.
